Rapat Dengan Komisi I DPR RI, Parlemen Norwegia Soroti Isu Radikalisme di Aceh

Salah satu hal yang dibahas dalam rapat tersebut terkait isu radikalisme dan kontra terorisme di Indonesia.

Rapat Dengan Komisi I DPR RI, Parlemen Norwegia Soroti Isu Radikalisme di Aceh
Larasati Dyah Utami
Komisi I DPR RI mengadakan rapat dengan Delegasi Komisi Luar Negeri Parlemen Norwegia, Selasa (21/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI mengadakan rapat dengan Delegasi Komisi Luar Negeri Parlemen Norwegia, Selasa (21/1/2020).

Salah satu hal yang dibahas dalam rapat tersebut terkait isu radikalisme dan kontra terorisme di Indonesia.

Parlemen Norwegia mengapresiasi pemerintah Indonesia atas langkah-langkah yang telah diambil Indonesia mengenai kontra terorisme.

Selanjutnya, anggota parlemen Norwegia juga menyoroti pemberlakuan hukum syariah dengan status ekonomi khusus di Aceh yang menurut mereka menimbulkan adanya radikalisasi di Aceh.

Baca: Gadis Asal Aceh Hilang 5 Tahun, Diduga Korban Perdagangan di Malaysia, sang Ayah Terisak Menangis

Menjawab parlemen Norwegia, Ketua Sidang di Komisi I saat itu, Teuku Riefky Harsya menjelaskan awal mula mengapa penerapan pemberlakuan hukum syariah dengan status ekonomi khusus di Aceh.

"Aceh ini menghadapi konflik panjang. Keinginan rakyat Aceh ketika itu adalah untuk merdeka. Ada sebuah gerakan yang ingin Aceh merdeka. Kira-kira tahun 2005 disepakatilah dengan pemerintah Indonesia untuk ada penerapan kekhususan di Aceh," ujar Riefky.

Sebagai anggota parleman yang berasal dari dapil Aceh, Riefky mengatakan ada keputusan yang harus diambil pemerintah Indonesia terkait Aceh salah satunya agar Daerah Istimewa Aceh tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia.

"Pemerintah Indonesia memberikan beberapa kekhususan termaksud di bidang ekonomi di Aceh dan penerapan Syariat Islam. Saat itu ada sebuah situasi yang harus diambil atau disepakati selama Aceh tidak melepaskan diri dari Indonesia," ujar Riefky.

Anggota parlemen dari partai Demokrat tersebut mengatakan radikalisme bukan merupakan ajaran agama apapun.

Dalam hal ini, Indonesia sangat menghargai toleransi agama terbuka bagi warganya untuk berkeyakinan.

Baca: Kakek Bachtiar Hilang Usai Menyelamatkan 3 Cucunya yang Tenggelam di Laut Bireuen

"Kami termaksud yang meyakini bahwa terkait aturan agama itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan radikalisme. Adapun ada beberapa kelompok, itu tidak mewakili dari agama Islam, tapi itu pemahaman ideologi masing-masing orang atau kelompok. Tentu kita tidak sepakat dengan adanya radikalisme," tutupnya.

Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved