Respons Ma'ruf Amin Sikapi Permintaan Jokowi Kepada DPR Agar Omnibus Law Rampung Dalam 100 Hari

Wakil Presiden Maruf Amin menanggapi soal tantangan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI mengenai target 100 hari penyelesaian draf Omnibus Law.

Respons Ma'ruf Amin Sikapi Permintaan Jokowi Kepada DPR Agar Omnibus Law Rampung Dalam 100 Hari
TRIBUNNEWS.COM/RINA AYU
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin menanggapi soal tantangan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI mengenai target 100 hari penyelesaian draf Omnibus Law.

Menurut Maruf Amin target tersebut diartikannya bahwa lebih cepat lebih bagus.

"Ini kan target, keinginan, maksudnya supaya cepat. Kalau cepat ya bagus. Tapi nanti realisasinya tergantung pembicaraan di DPR," kata Maruf Amin di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Ia mengklaim pemerintah sudah bisa mengantisipasi hal-hal yang menjadi hambatan investasi, tenaga kerja, perpajakan dan sebagainya.

Baca: Ikut Diperiksa Polisi Soal Kisruh MeMiles, Pinkan Mambo: Aku Hanya Nyanyi

"Pemerintah kan selalu mendengar berbagai pihak, dialog-dialog dengan pihak buruh, pengusaha, pihak-pihak yang akan terlibat."

"Penyusunan dilakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan sehingga tak menimbulkan reaksi, walaupun prinsip-prinsipnya ada tapi harus perlu ada penyempurnaan dengan daerah juga, karena menyangkut daerah perburuhan hingga pengusaha," katanya

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo berharap DPR RI bisa merampungkan pembahasan RUU Omnibus Law tentang Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja dalam waktu 100 hari kerja sejak draf aturan itu diserahkan oleh pemerintah.

Baca: Mahfud MD Sindir Industri Hukum yang Semakin Marak di Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan, akan sangat mengapresiasi apabila para wakil rakyat dapat memenuhi harapannya itu.

"Kita harapkan dan sudah saya sampaikan pada DPR, mohon agar ini diselesaikan maksimal 100 hari," kata Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

"Saya akan angkat jempol, dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari," lanjut dia.

Presiden Jokowi menyebutkan, draf RUU Omnibus Law ini akan diajukan pemerintah ke DPR RI pekan depan. Dirinya mengakui pembahasan RUU Omnibus Law tentang Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja ini bukan hal yang mudah.

Baca: Soal Kerjaan Agung Sejagat dan Sunda Empire, Maruf Amin: Jika Menyimpang Bubarkan

Pasalnya, Omnibus Law akan sekaligus merevisi 79 undang-undang.

Total, ada 1244 pasal yang akan direvisi lewat UU sapu jagat ini.

"Itu yang kita lakukan karena pasal-pasal ini menghambat kecepatan kita dalam bergerak untuk merespons perubahan-perubahan yang ada di dunia," kata dia.

Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved