Usul Parlemen, Kembalikan Fungsi OJK Ke Bank Indonesia

Masalah landa sejumlah layanan jasa keuangan. Maka muncul usulan agar pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikembalikan kepada Bank Indonesia (BI)

Usul Parlemen, Kembalikan Fungsi OJK Ke Bank Indonesia
tribunnews.com/Fitri Wulandari
Komisi XI DPR RI saat mengumumkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masalah bertubi-tubi membelit sejumlah layanan jasa keuangan di Indonesia.

Kondisi itu memunculkan usulan agar pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikembalikan kepada Bank Indonesia (BI).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga mengatakan bahwa kemungkinan tersebut cukup bisa dipertimbangkan.

Mengingat di negara lainnya, hal serupa juga telah diterapkan.

"Terbuka kemungkinan (dikembalikan pengawasannya), apa memungkinkan dikembalikan ke BI? Bisa saja, di Inggris dan di beberapa negara sudah seperti itu," ujar Eriko, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2020).

Baca: FAKTA Sidang Lutfi Alfiandi: Alasan Bawa Bendera hingga Akui Disetrum dan Dipaksa Ngaku Lempar Batu

Baca: Wakil Ketua Baleg DPR Sebut Belum Terima Draft Omnibus Law

Baca: Komisi IV DPR RI: NTB Mampu Menjadi Lumbung Benih Nasional

Ia pun mengingatkan masalah yang kini membelit sektor keuangan karena dialami sejumlah perusahaan jasa keuangan seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asabri (Persero), PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, PT Taspen serta PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Oleh karena itu, pihaknya selaku salah satu pimpinan di komisi yang membidangi keuangan dan perbankan akhirnya membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan.

Komisi XI menilai OJK kurang memaksimalkan fungsinya sehingga terjadi kasus seperti yang dialami sejumlah perusahaan jasa keuangan yang berimbas pada hilangnya kepercayaan nasabah.

Kendati demikian, pihaknya tidak bisa melemparkan kesalahan sepenuhnya kepada lembaga tersebut.

"Teman-teman internal bicara pemisahan dilakukan untuk pengawasan yang lebih baik, nah ternyata hasilnya tidak maksimal, tapi kan kami tidak bisa menyalahkan begitu saja," kata Eriko.

Eriko menambahkan bahwa pihaknya akan mewacanakan Revisi Undang-undang (UU) yang mengacu pada dua lembaga keuangan negara ini yakni BI dan OJK.

"Nanti kami akan mulai masuk ke perubahan UU BI dan UU OJK," jelas Eriko.

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved