100 Hari Kabinet Jokowi

Jelang 100 Hari Jokowi-Maruf, Kebijakan Soal KPK: Penetapan UU Baru, Pelantikan Pimpinan dan Dewas

Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Maruf Amin akan memasuki 100 hari pada 30 Januari mendatang.

Jelang 100 Hari Jokowi-Maruf, Kebijakan Soal KPK: Penetapan UU Baru, Pelantikan Pimpinan dan Dewas
Grafis/Rahmandito Dwiatno
Joko Widodo & Maruf Amin 

TRIBUNNEWS.COM - Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Maruf Amin akan memasuki 100 hari pada 30 Januari mendatang.

Terhitung sejak Kabinet Jokowi-Maruf dilantik pada 23 Oktober 2019.

Banyak rekam jejak kerja pemerintahan dalam Kabinet Indonesia Maju yang menjadi perhatian publik.

Bahkan, seringkali viral dan menjadi perdebatan.

Kebijakan yang dilakukan Pemerintahan Jokowi-Maruf yang cukup menyita perhatian publik di antaranya yakni soal KPK.

Dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber, Kamis (23/1/2020), berikut gebrakan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Maruf soal KPK dalam tiga bulan ini:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas KPK membacakan pakta integritas jabatan periode 2019-2023
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas KPK membacakan pakta integritas jabatan periode 2019-2023 (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)

1. Berlakunya UU KPK hasil revisi

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyampaikan persetujuan Presiden Jokowi soal inisiasi DPR terhadap revisi UU KPK.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR saat itu, Fahri Hamzah, mengetuk palu mengesahkan UU KPK, Selasa (17/9/2019).

"Dengan mempertimbangkan pandangan fraksi, atas nama presiden."

Halaman
1234
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Miftah
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved