Hadiri Pengukuhan DPP Hanura, Presiden Jokowi Serukan Pilkada 2020 Tanpa Politik SARA dan Hoaks

Menurut Presiden Jokowi, situasi yang kondusif sangat diperlukan bagi setiap negara untuk melakukan pembangunan.

Hadiri Pengukuhan DPP Hanura, Presiden Jokowi Serukan Pilkada 2020 Tanpa Politik SARA dan Hoaks
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Presiden Jokowi menghadiri acara pengukuhan pengurus DPP Hanura di JCC, Senayan, Jakarta, Senin, (24/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yulis Sulistyawa

TRIBUINNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura masa bakti 2019-2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat, 24 Januari 2020.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengajak Partai Hanura untuk turut menjaga stabilitas politik nasional, terutama mengingat pada tahun 2020 pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak akan dihelat.

"Tahun ini tahun 2020, kita akan pilkada serentak di 270 daerah. Saya hanya titip, marilah kita menjaga agar pilkada yang sebanyak 270 itu berjalan aman, damai, bermartabat, dan demokratis," kata Presiden.

Kepala Negara juga menyerukan agar kontestasi politik tersebut tidak lagi diwarnai dengan hal-hal negatif seperti penggunaan politik SARA-- isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)-- hingga fitnah dan ujaran-ujaran kebencian.

Baca: Jokowi Cerita Tidak Diundang OSO ke Munas Hanura

Baca: Rocky Gerung Nilai Pujian Jokowi ke Sandiaga Uno untuk Melemahkan Anies, Singgung Soal Persaingan

Baca: Jokowi dan Maruf Amin Hadiri Pengukuhan Pengurus Partai Hanura 2019-2024

"Jangan sampai ada lagi politik SARA, stop, enggak ada itu. Jangan lagi ada hoaks, jangan lagi ada ujaran-ujaran kebencian, jangan lagi saling fitnah, saling hujat menghujat. Saya yakin ini bisa dimotori oleh Partai Hanura," imbuhnya.

Menurut Presiden Jokowi, situasi yang kondusif sangat diperlukan bagi setiap negara untuk melakukan pembangunan. Untuk itu, stabilitas politik dan keamanan menjadi sangat penting untuk dijaga bersama.

"Situasi yang kondusif itu sekarang sangat diperlukan sekali, stabilitas politik dan keamanan itu sangat diperlukan sekali oleh negara manapun, negara kita juga dalam rangka pembangunan negara yang kita cintai. Karena kita masih memiliki pekerjaan-pekerjaan besar, agenda-agenda besar yang harus kita selesaikan dengan cepat," ungkapnya.

Di hadapan pada kader Partai Hanura, Presiden juga menyampaikan soal penyederhanaan regulasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah melalui omnibus law.

Setelah menyerahkan draf omnibus law tentang perpajakan, Presiden menuturkan, pemerintah akan mengajukan draf omnibus law cipta lapangan kerja ke DPR minggu depan.

Halaman
12
Penulis: Yulis Sulistyawan
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved