Pemindahan Ibu Kota Negara

Jokowi Akan Paksa Semua PNS Pusat untuk Pindah ke Ibu Kota Baru

"Saya juga enggak tahu apakah nanti pindah pada mau. Kalau saya sih, saya paksa," kata Jokowi.

Biro Pers Stpres
Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu lokasi calon Ibu Kota baru, Selasa (7/5/2019).(Biro pers setpres) 

"Nah, magnetnya digeser ke ibu kota yang baru, agar ada magnet lagi untuk pemerataan penduduk, pemerataan ekonomi," kata dia.

"Pulau Jawa ini kan salah satu dari 17.000 pulau yang kita miliki. Masa semuanya ingin di sini semua," ujar Kepala Negara.

Di depan para PNS yang hadir, Jokowi pun memamerkan suasana ibu kota baru RI lewat sebuah video.

"Semuanya energi baru terbarukan. Transportasi massal semuanya electric vehicle, autonomous vehicle, kendaraan pribadi juga autonomous. Banyak orang jalan kaki, banyak orang bersepeda. Enggak ada banjir, enggak ada macet," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memastikan seluruh ASN tingkat pusat akan dipindahkan ke ibu kota baru pada 2024.

Pemindahan ini dilakukan apabila ibu kota baru yang terletak di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara sudah selesai dibangun.

"Iya semuanya (pindah)," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Tjahjo menyebutkan, Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sudah melakukan pemetaan.

Dari pemetaan itu diketahui ASN yang bertugas di instansi pusat berjumlah 118.000 orang.

Hanya ASN yang sudah akan memasuki masa pensiun yang tidak diikutsertakan ke ibu kota baru.

"Yang 2023-2024 pensiun itu hampir 16-17 persen. Berarti kan itu enggak (pindah). Karena pindahnya kan 2024," ucap Tjahjo.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Akan Paksa PNS Pusat untuk Pindah ke Ibu Kota Baru"

Editor: Hasanudin Aco
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved