Breaking News:

Anggota Dewas KPK sebut Izin Penggeledahan dan Penyitaan Berlaku 30 Hari

Prosedur izin untuk penggeledahan dan penyitaan kurang lebih sama dengan izin penyadapan yakni berlaku 30 hari atau sebulan

Tribunnews.com/Chaerul Umam
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, Senin (27/1/2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho menjelaskan prosedur izin memberikan penggeledahan dan penyitaan.

Albertina Ho menyatakan prosedur izin untuk penggeledahan dan penyitaan kurang lebih sama dengan izin penyadapan yakni berlaku 30 hari atau sebulan.

Baca: PN Jaksel Terima Laporan MAKI Terkait Gugatan Praperadilan Pimpinan dan Dewas KPK

Selain itu, surat permohonan izin penggeledahan dan penyitaan disebut Albertina harus memuat surat perintah penyidikan (sprindik).

Serta harus memuat alasan penggeledahan dan penyitaan.

"Kalau menyetujui dibuat draf surat menyetujui, kalau tidak menyetujui dibuatkan draf surat tidak menyetujui. Selanjutnya draf kembali lagi ke Dewas, kalau disetujui langsung ditandatangani, apabila tidak setujui dikembalikan untuk diperbaiki surat tersebut," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).

"Terakhir harus juga memuat alasan melakukan penyitaan atau penggeladahan. Kemudian, surat izin itu Dewas ini sudah sepakat bahwa kami akan memberikan tenggang waktu dalam surat izin tersebut untuk kontrol dari Dewas kami akan mencantumkan bahwa izin untuk melakukan izin penggeledahan atau penyitaan itu adalah 30 hari diitung sejak dikeluarkan," imbuhnya.

Selanjutnya, ia menjelaskan surat itu juga harus memuat uraian singkat kasus posisi perkara.

Penyidik juga harus menyertakan lampiran barang apa saja yang akan disita dalam satu kasus.

Baca: Jelang 100 Hari Jokowi-Maruf, Kebijakan Soal KPK: Penetapan UU Baru, Pelantikan Pimpinan dan Dewas

"Surat permohonan itu sudah diatur, surat permohonan tersebut harus memuat tentang dasar akan diadakan penggeledahan atau penyitaan, yaitu memuat sprindiknya, kemudian memuat uraian singkat kasus posisi perkara, lalu memuat juga barang-barang yang akan disita kalau itu penyitaan," katanya.

"Kalau penggeledahan memuat objek dan lokasi yang akan digeledah," imbuhnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved