Harun Masiku Buron KPK

Soal Pencopotan Dirjen Imigrasi, ICW: Yasonna Harus Ikut Bertanggung Jawab

ICW menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tetap harus bertanggung atas kekeliruan data yang menyebabkan hal krusial pada kasus Harun Masiku.

Soal Pencopotan Dirjen Imigrasi, ICW: Yasonna Harus Ikut Bertanggung Jawab
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Perwakilan koalisi masyarakat antikorupsi Kurnia Ramadhana usai laporkan Yasonna Laoly di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tetap harus bertanggung atas kekeliruan data yang menyebabkan hal krusial pada kasus Harun Masiku.

Diketahui Yasonna mencopot Ronny Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi.

Pencopotan dilakukan lantaran Ronny dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas keterlambatan data Imigrasi soal keberadaan Harun Masiku.

Baca: Curhat Fakhri Husaini Tantang PSSI soal Timnas Indonesia Tolak Sembunyi di Balik Ketiak ShinTae-yong

Baca: INI Jumlah Gigitan Ular King Kobra, LIhat Foto dan Videonya hingga Pawang Ular Tewas Dipatok Kobra

Baca: Pesawat Carter Pertama Bertolak dari Tokyo ke Wuhan Untuk Evakuasi 200 Warga Jepang

"Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi. Sebab, bagaimana pun dia merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM. Faktanya dia telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku," kata Kurnia saat dikonfirmasi, Selasa (28/1/2020).

Lebih lanjut, kinerja Kementerian Hukum dan HAM masih perlu diperbaiki dengan pencopotan menteri asal PDIP itu.

Ia mengatakan, kasus Harun Masiku mencoreng nama Kementerian Hukum dan HAM di mata publik.

"Jadi harusnya Yasonna ikut bertanggungjawab atas situasi hari ini. Efek dari kekeliruan data tersebut amat krusial, kerja penegak hukum jadi terganggu karena mempercayai begitu saja pernyataan Yasonna," jelas Kurnia.

Yasonna Laoly dilaporkan ke KPK

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Halaman
1234
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved