Komisioner KPU Terjaring OTT KPK

Penyidik KPK Tanyakan Wewenang KPU Sumsel Soal Kasus Suap Harun Masiku

Setelah diperiksa, Kelly mengaku ditanyakan wewenang KPU Provinsi terkait penyelenggaraan pemilu di Sumatera Selatan.

Penyidik KPK Tanyakan Wewenang KPU Sumsel Soal Kasus Suap Harun Masiku
Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com
Kelly Mariana 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan periode 2018-2023 Kelly Mariana.

Kelly dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 yang melibatkan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan eks caleg PDI-P Harun Masiku.

Setelah diperiksa, Kelly mengaku ditanyakan wewenang KPU Provinsi terkait penyelenggaraan pemilu di Sumatera Selatan.

Baca: Adu Argumen dengan Mantan Penasehat KPK, Adian Napitupulu: Saya Tidak Mau Debat Panjang Sebenarnya

"Ditanyakan tadi soal tugas dan wewenang KPU Provinsi, penyelenggaraan pemilu 2019 di Sumatera Selatan," ujar Kelly sesuai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jln Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020).

Kelly mengaku tidak tahu soal dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Menurut Kelly, proses PAW anggota DPR RI merupakan wewenang KPU RI.

Baca: Jubir KPK Sebut Kasus Harun Masiku Soal Waktu, Haris Azhar: Penjelasannya Tak seperti Penegak Hukum

"Tidak tahu. Kayanya itu kalau DPR RI, KPU RI yang mekanismenya KPU RI," tutur Kelly.

Dalam kasus ini, KPK menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina yang juga orang kepercayaan Wahyu, kader PDIP Harun Masiku, dan Saeful Bahri sebagai tersangka.

Caleg dari PDIP Harun Masiku melakukan penyuapan agar Wahyu Setiawan bersedia memproses pergantian anggota DPR melalui mekanisme PAW.

Upaya itu, dibantu oleh mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fridelina dan seorang kader PDIP Saeful Bahri.

Wahyu diduga telah meminta uang sebesar Rp900 juta kepada Harun untuk dapat memuluskan tujuannya.

Sebagai pihak penerima, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Harun dan Saeful selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved