Sebagai Badan Negara dan Dibiayai APBN, BRIN Tidak Boleh Berorentasi Keuntungan

Megawati meyakini Presiden Jokowi memiliki arah pemikiran yang sejalan dengan amanat UU SISNAS IPTEK

Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
Presiden ke-lima RI Megawati Soekarnoputri saat berpidato dalam cara Rakornas 2020 Kemenristek/ BRIN di Gedung Graha Widya Bhakti Puspiptek, Serpong, Tenggerang Selatan, Banten, Kamis (30/1/2020). 

Terkait mekanisme dan struktur organisasi BRIN dipastian secara bertahap pendanaan bagi riset dan inovasi nasional, tidak tergantung pada anggaran negara namun pendanaan secara bertahap bersumber dari hasil kerjasama dengan Badan Usaha.

"Telah diatur terkait tax deduction hingga 300% bagi Badan Usaha yang mengalokasikan dananya untuk riset dan inovasi nasional," katanya.

Baca: Megawati Soekarnoputri Ulang Tahun, Gibran dan Purnomo Beri Ucapan

Baca: Saat Megawati Sentil Gubernur Sulut Kamu Jangan Tambah Gemuk, Gara-gara Duduk di Kursi Empuk

"Tetapi, saya ingatkan maksudnya bukan berarti BRIN profit oriented. Mohon dengan hormat dikaji lagi niat untuk men- design BRIN beroperasi seperti holding company," katanya.

Megawati mengingatkan BRIN adalah badan negara, yang dibiayai APBN sehingga tidak boleh profit oriented.

"Dana yang masuk dari Badan Usaha dalam negeri, maupun dari luar, tentu tak bisa “selonong boy” ke dalam BRIN, tidak bisa tanpa mekanisme yang telah diatur dalam sistem keuangan negara kita," katanya.

Mega mengaku  mendapat informasi BRIN pun akan dioperasikan dengan konsep seperti PTNBH.

"Silakan baca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Perguruan Tinggi dioperasikan dengan model Badan Hukum Milik Negara. Putusan MK tersebut menjadi dasar UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi," kata Mega.

Untuk itu, sebaiknya dilakukan  riset hukum dengan cermat, apakah UU SISNAS IPTEK mengamanatkan hal yang sama dengan UU Pendidikan Tinggi yang berskema PTNBH.

"Jika tidak, sudah dapat saya pastikan, apabila BRIN beropersi dengan skema seperti PTNBH, jelas akan ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi," katanya.

Berita Populer
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved