Ditegur, Anggota DPR dari PKS Tarik Ucapannya dan Minta Maaf Soal Usulan Ganja Jadi Komoditas Ekspor

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegur keras Anggota Komisi VI asal Aceh, Rafly yang membuat pernyataan soal kemungkinan regulasi tanaman ganja dieks

Ditegur, Anggota DPR dari PKS Tarik Ucapannya dan Minta Maaf Soal Usulan Ganja Jadi Komoditas Ekspor
Warta Kota/henry lopulalan
Sejumlah tersangka dan barang bukti jenis ganja ditunjukkan kepada wartawan saat pengungkapan kasus narkotika jenis ganja selama dua bulan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Dalam ungkap kasus tersebut, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran berhasil mengamankan barang bukti ganja seberat 1.343 kilogram serta 19 orang tersangka. Warta Kota/henry lopulalan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegur keras Anggota Komisi VI asal Aceh, Rafly yang membuat pernyataan soal kemungkinan regulasi tanaman ganja agar bisa diekspor untuk kebutuhan farmasi atau obat.

Usulan Rafly itu disampaikan saat Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan pada Kamis (30/1/2020) lalu.

Atas pernyataan Rafly itu, Jazuli mengaku sudah meneger keras. Ia juga menyampaikan yang bersangkutan yakni Rafly sudah meminta maaf dan menarik usulan pribadinya tersebut.

"Atas dasar itulah Fraksi PKS menegur keras Pak Rafly. Dan yang bersangkutan meminta maaf atas kesilapan pikiran dan pernyataan pribadinya itu sehingga menimbulkan polemik serta membuat salah paham di kalangan masyarakat. Dan beliau menarik usulan pribadinya tersebut," kata Jazuli Juwaini sata dikonformasi Tribunnews.com, Minggu (2/2/2020).

Jazuli menilai, usulan Rafly itu kontraproduktif dan menimbulkan polemik di masyarakat. Terlebih, PKS selama ini terus menjalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberantas narkoba.

Baca: Politikus Gerindra Kaget Ada Anggota Fraksi PKS Usul Ekspor Ganja  

Baca: Ketua Fraksi PKS Tegur Rafli yang Usul Ganja Bisa Jadi Komoditas Ekspor

Selain itu, fraksi PKS memahami bahwa UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tegas melarang ganja dan mengkategorikannya sebagai narkotika golongan 1.

Jazuli menyebut, narkotika golongan ini dilarang untuk pelayanan kesehatan, meski dalam UU 35/2009 juga terdapat pengecualian dalam jumlah terbatas bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Usulan itu tidak mencerminkan sikap Fraksi PKS, karenanya pernyataan pribadi itu layak diluruskan dan dikoreksi, apalagi telah menimbulkan salah paham dan framing terhadap PKS, Partai yang selama ini justru dikenal vokal menolak narkoba dan mendukung BNN," ujar Jazuli.

Jazuli berharap teguran kepada Rafly tersebut bisa menghentikan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan PKS berkomitmen melawan narkoba dalam segala jenis dan bentuk.

"Mari bersama PKS dan BNN kuatkan tekad dan kebersamaan melawan narkoba dalam segala bentuknya, termasuk ganja, yang telah jadikan Indonesia sebagai darurat narkoba," pungkasnya.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Anita K Wardhani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved