Buruh KSPSI Berencana Menggelar Unjuk Rasa ke DPR

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengungkapkan, puluhan ribu buruh dari Banten, Jawa Barat dan Jabodetabek akan melakukan aksi unjuk rasa

Buruh KSPSI Berencana Menggelar Unjuk Rasa ke DPR
Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono
Andi Gani Nena Wea. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) berencana mengadakan aksi unjuk rasa di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/2/2020).

Alasannya, KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia menolak Rancangan Undang-Undang Ominbus Law Cipta Lapangan Kerja yang tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) khususnya unsur buruh dalam pembahasannya. 

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengungkapkan, puluhan ribu buruh dari Banten, Jawa Barat dan Jabodetabek akan melakukan aksi unjuk rasa di DPR. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas sikap pemerintah dalam memutukan omnibus law Cipta Lapangan Kerja.

Menurutnya, aksi dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dan rencananya akan bertemu langsung dengan Ketua DPR Puan Maharani.

Baca: Tiga Orang Peserta Tes CPNS di Toraja Ditetapkan Tersangka, Diduga Jadi Joki

Baca: Kakek Petugas Kebersihan Sumbang Rp 23 Juta untuk Pejuang Virus Corona, Selipkan Surat: Penting

"Kami pastikan demo akan berlangsung aman dan kondusif," tegasnya dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Andi Gani yang juga pimpinan kofederasi buruh se-ASEAN ini menambahkan, akan membawa beberapa tuntutan ke DPR. Pertama, unsur buruh harus masuk ke pembahasan dalam tim perumus RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, bukan hanya sebagai pendengar. Kedua, kata Andi Gani, jangan sampai aturan ini justru merugikan bagi buruh.

"Kami tidak anti investasi. Selama aturan ini berpihak memberikan kesejahteraan buruh, kami terus. Sebaliknnya, kalau sampai mendegradasi hak pekerja maka kami akan lawan," jelasnya.

Sekjen KSPSI Hermanto Achmad menambahkan, faktor penghambat investasi berdasarkan hasil survei World Economic Forum terhadap pelaku usaha ada 16 faktor.

"Yang paling tertinggi adalah korupsi, persentasenya 13,8 persen. Sementara peraturan ketenagakerjaan hanya di peringkat ke-13 sangat kecil hanya 4 persen. Jadi, sangat kecil kemungkinan KSPSI dianggap anti investasi," ungkapnya.

Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved