Pemindahan Ibu Kota Negara

Gubernur Usul Provinsi Kalbar Dimekarkan Dulu Sebelum Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim

Dia mengusulkan agar Provinsi Kalimantan Barat dimekarkan agar bisa menjadi daerah penopang untuk calon ibukota negara yang baru di Kaltim

Gubernur Usul Provinsi Kalbar Dimekarkan Dulu Sebelum Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ Anggi
Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat agar melakukan pemekaran wilayah dulu di provinsi yang akan di Kalimantan sebelum merealisasikan keputusan pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Dia mengusulkan agar Provinsi Kalimantan Barat dimekarkan agar bisa menjadi daerah penopang untuk calon ibukota negara yang baru di Kaltim yang akan dibangun mulai tahun 2020 ini.

H Sutarmidji menyatakan, pemekaran Kalbar menjadi dua provinsi perlu dipercepat demi menunjang dan menyangga pertumbuhan wilayah calon ibukota negara yang baru di Kaltim.

"Jangan sampai ibu kota di Kalimantan tapi (penduduk) di Kalbar miskin-miskin (karena tidak dimekarkan)," ungkap H. Sutarmidji, dalam keterangan persnya, Kamis (6/2/2020).

Dia mengatakan, ibu kota negara yang baru tidak harus berdekatan dengan aktivitas industri. Kawasan industri bisa dikembangkan di Balikpapan atau Provinsi Kalbar.

Baca: Campuran Mangga & 6 Bahan Ini Mampu Cegah Penuaan Dini, Hilangkan Keriput hingga Bikin Glowing

Dengan demikian, kegiatan ekspor, khsusnya yang melalui jalur laut bisa melalui pelabuhan Internasional Tanjungpura (Kijing) di Kalbar.

"Itu justru lebih dekat kemana-mana, lebih praktis dan ekonomis," katanya.

Dia menegaskan, saat ini Kalbar menjadi provinsi dengan wilayah terluas nomor empat se-Indonesia. Karena itu pemekaran wilayah menjadi dibutuhkan. "Kalbar insyallah lebih siap, kami tahun ini sudah mulai membangun infrastruktur pemerintahan, kantor gubernur persiapan, kantor DPRD kami lakukan," kata dia.

Terkait moratorium daerah otonomi baru (DOB) yang masih berlaku sampai saat ini, Midji sapaan akrabnya lebih melihat dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana pemekaran diprioritaskan untuk kawasan perbatasan.

"Kalau daerah perbatasan jadi pertimbangan seperti Papua, sebenarnya yang paling layak Kalbar. Karena (panjang) perbatasan Papua hanya 777 kilometer, Kalbar punya wilayah 972 kilometer, jadi kita 200 kilometer lebih panjang, ini harus jadi pertimbangan," ujarnya. 

Baca: Ini Pembelaan OJK Soal Data SLIK yang Bocor di Kasus Ilham Bintang

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved