Bawaslu: Politisasi SARA dan Politik Uang Masih Jadi Ancaman di Pilkada 2020

"Uang negara yang diperoleh dari pajak rakyat, menjadi bancakan elit politik daerah," kata dia, seperti dilansir laman Bawaslu, Minggu (9/2/2020).

Bawaslu: Politisasi SARA dan Politik Uang Masih Jadi Ancaman di Pilkada 2020
Kompas.com/PRIYOMBODO
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Praktik politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) masih menjadi ancaman utama di penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Pernyataan itu disampaikan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Ratna Dewi Pettalolo.

"Uang negara yang diperoleh dari pajak rakyat, menjadi bancakan elit politik daerah," kata dia, seperti dilansir laman Bawaslu, Minggu (9/2/2020).

Menurut dia, politik uang di kontestasi pilkada berkorelasi terhadap realitas lahirnya kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK.

Baca: Sebelum Tembaki Warga Sipil di Mal, Pelaku Bunuh Komandan dan Seorang Lansia, Punya Sengketa Utang

Baca: 64 Penumpang Terinfeksi Virus Corona di Kapal Pesiar Diamond Princess, 78 WNI Dikarantina

Dampak panjang dari kondisi itu, kata dia, rakyat yang semestinya memperoleh pelayanan prima dari kebijakan daerah, tetapi yang terjadi justru sebaliknya.

"Dalam jangka panjang, praktik vote buying menciptakan mental bangsa yang rapuh. Betapa tidak, harga diri dan kehormatan rakyat rela dijual dengan harga murah," ujarnya.

Selain politik uang, dia menilai politisasi SARA di pesta demokrasi rakyat daerah juga tidak bisa dibenarkan.

DIa mengaskan, hal ini karena mendelegitimasi identitas SARA tertentu dengan mengunggulkan identitas yang lain.

Sehingga, untuk mengatasi politik uang dan politisasi SARA, Bawaslu mengajak semua komponen bangsa khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di tanah air, untuk sama-sama mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas, dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa.

Untuk itu, dia menambahkan Bawaslu dalam menjalankan fungsi dan tugas pencegahan pelanggaran pemilu, menginisiasi untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang berintegritas.

"Proses penegakan hukum pidana Pilkada menjadi jalur paling baik untuk memberikan sanksi sekaligus tindakan pencegahan terhadap praktik penghinaan dengan menggunakan isu SARA," tambahnya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved