Ma'ruf Amin Minta Kepala BPKP Monitoring Dana Bansos

Wakil Presiden Maruf Amin bertemu dengan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Wapres, Jakarta Pusat.

Ma'ruf Amin Minta Kepala BPKP Monitoring Dana Bansos
Tribunnews.com/ Reza Deni
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh usai menemui Wapres Maruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin bertemu dengan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Wapres, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tertutup, Maruf Amin meminta Yusuf melakukan monitoring sekaligus mengevaluasi anggaran dana bantuan sosial (bansos) dan subsidi.

"Uang yang besarnya Rp 390 triliun apa dampaknya kepada masyarakat, kegiatannya banyak ya di berbagai departemen-departemen pengaruh dampaknya pada kemiskinan berapa," kata Yusuf di Kantor Wapres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020).

Anggaran Bansos, dikatakan Yusuf, pada rentang waktu 2015-2020 mencapai Rp390 triliun.

Angka tersebut harus dipastikan berguna bagi rakyat miskin.

Baca: Jadwal Badminton Asia Team Championship 2020 Mulai Rabu 12 Februari: Tim Putri Indonesia Vs Filipina

"Karena banyak sekali kan anggarannya terus berapa orang desa, orang miskin yang bisa menjadi lebih baik hidupnya dengan program pemerintah yang dengan dana Rp 390 triliun," katanya.

Pihaknya akan membantu dengan memberikan data-data terkait anggaran bansos yang ada di lapangan kepada Wapres Maruf Amin.

Namun, Yusuf akan fokus pada anggaran bansos tahun 2020.

Baca: Azas Tigor Heran Anies Sebut Banjir Kiriman Padahal Bogor Tak Hujan: Jokowi Harus Evaluasi Gubernur

"Tahun 2020 ini kan sudah mulai jalan kan, supaya memastikan bagaimana anggaran dana dana itu bisa sampai kepada yang seharusnya menerima yaitu masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Lebih lanjut, tugas BPKP yang juga tugas Wapres Maruf, dikatakan Yusuf, bukanlah monitoring dalam hal audit, tetapi lebih kepada monitoring evaluasi.

"Karena memang tugas pak Wapres dan itu tugas kami sebagai auditor internal presiden dan wakil presiden, untuk memberikan quality assurance bahwa program-program ini sampai kepada masyarakat," katanya.

Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved