Kabinet Jokowi

Survei Indonesia Political Opinion: Menteri Yasonna Laoly dan Fachrul Razi Layak Dicopot

Setidaknya ada lima nama menteri yang menurut masyarakat pantas diganti karena dinilai memiliki kinerja buruk.

Survei Indonesia Political Opinion: Menteri Yasonna Laoly dan Fachrul Razi Layak Dicopot
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly 

TRIBUNNEWS.COM - Kinerja menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju terus menjadi sorotan khalayak.

Terbaru, Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei daftar menteri Jokowi yang patut diganti walau mereka baru menjabat dalam hitungan bulan.

Setidaknya ada lima nama menteri yang menurut masyarakat pantas diganti karena dinilai memiliki kinerja buruk.

Selain itu, isu korupsi, membuat kegaduhan di publik, dan ada konflik kepentingan juga memengaruhi penilaian publik.

Sejumlah Menteri bersiap menjalani pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju.
Sejumlah Menteri bersiap menjalani pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Baca: Wacana Pemulangan WNI eks ISIS, Jokowi Sebut Ada Rapat, Menteri Agama Tegaskan Penolakan

Baca: Beda Sikap Menteri Jokowi Tanggapi Isu Pemulangan WNI Eks ISIS, Prabowo Vs Menag Fachrul Razi

Dari kelima nama menteri yang layak diganti, dua di antaranya adalah Menteri Agama, Fachrul Razi dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menjelaskan, munculnya nama menteri itu merujuk kepada respons 42 persen responden yang menyatakan perlu ada perombakan kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Ini cukup mengejutkan, sebab meski baru 100 hari, sebanyak 42 persen publik menyatakan pergantian menteri itu perlu."

"Kemudian, 36 persen sebut tidak diperlukan dan 22 persen tidak menjawab," ucap Dedi dalam pemaparan diskusi bertajuk "100 Hari Kabinet jokowi-Ma'ruf Amin" di Gondangdia, Sabtu (8/2/2020).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). (KOMPAS.com/Dian Erika)

Dikutip dari Kompas.com, survei digelar pada 10 Januari - 31 Januari 2020 dengan memakai teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden.

Validitas dagan dengan metode ini dalam rentang minimim 94 persen dan maksimum dan maksimum 97 persen.

Halaman
1234
Penulis: Sri Juliati
Editor: Choirul Arifin
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved