Omnibus Law

Menteri Jokowi Masuk Lewat Pintu Belakang

Para menteri memilih masuk lewat pintu belakang gedung Nusantara III atau via gedung Sekretaris Jenderal.

Menteri Jokowi Masuk Lewat Pintu Belakang
Tribunnews/JEPRIMA
Massa buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020). Tuntutan mereka meminta RUU Omnibus Law dibatalkan jika merugikan kelompok buruh mereka pun kecewa karena buruh tidak dilibatkan dalam pembahasan draftnya. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM -- Utusan Presiden Joko Widodo yang terdiri dari beberapa menteri menyerahkan surat presiden (supres) RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Saat menemui pimpinan DPR untuk menyerahkan supres tersebut, para menteri memilih masuk lewat pintu belakang gedung Nusantara III atau via gedung Sekretaris Jenderal.

Pantauan Tribun Network di lokasi, menteri yang datang dan lewat pintu belakang di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya masuk lewat pintu depan gedung Nusantara III.

Para menteri Kabinet Indonesia Maju itu tiba di area Kompleks Parlemen pukul 13.00 WIB.

Penyerahan surat presiden, naskah akademik, dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja diserahkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Ketua DPR Puan Maharani di gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Rabu (12/2).

Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah kementerian terkait menyerahkan draft resmi RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke Pimpinan DPR RI, Rabu (12/2/2020).
Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah kementerian terkait menyerahkan draft resmi RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke Pimpinan DPR RI, Rabu (12/2/2020). (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

"Pak Menko dan para menteri menyampaikan Omnibus Law Cipta Kerja, terdiri dari 79 rancangan undang-undang, 15 bab, dengan 174 pasal yang akan dibahas di DPR," ujar Puan.

Menurut Puan draf Omnibus Law yang diterima dengan nama Cipta Kerja atau Cipker, bukan lagi Cipta Lapangan Kerja yang sebelumnya disingkat Cilaka. Ia mengatakan Omnibus Law Cipker akan melibatkan kurang lebih tujuh komisi dan nantinya akan dijalankan melalui aturan yang ada.

"Apakah itu melalui Baleg (badan legislatif) atau Pansus (panitia khusus) karena melibatkan tujuh komisi untuk menbahas 11 klaster," tutur Puan.

"Jadi, jangan sampai belum tersosialisasinya draf ini kemudian menimbulkan prasangka-prasangka lain yang menimbulkan kecurigaan karena kami memang belum membahasnya," sambung Puan.

Untuk Omnibus Law Perpajakan yang telah diserahkan sebelumnya, kata Puan, kemungkinan dibahas di Komisi XI DPR. Namun demikian, hal tersebut belum diputuskan secara final.

Halaman
12
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved