Omnibus Law

SesMenko Perekonomian Sebut RUU Omnibus Law Cipker Lindungi Pekerja, Presiden OPSI: Tak Sesuai Fakta

Presiden (OPSI), Saeful Tavip membantah pernyataan SesMenko Perekonomian, Susiwijono Mugiarso soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja

SesMenko Perekonomian Sebut RUU Omnibus Law Cipker Lindungi Pekerja, Presiden OPSI: Tak Sesuai Fakta
Tangkap layar YouTube KompasTV
Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saeful Tavip (kiri) dan SesMenko Perekonomian, Susiwijono Mugiarso (kanan) 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saeful Tavip, mengkritik pernyataan SesMenko Perekonomian, Susiwijono Mugiarso, soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Cipker).

Dimana dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, terdapat pasal-pasal yang berisi tentang hak dan perlindungan bagi pekerja.

Selain itu, Susiwijono memastikan Upah Minimum (UM) tidak turun dan tidak dapat ditangguhkan.

Menanggapi hal itu, Saeful menuturkan apa yang disampaikan oleh Susiwijono tidak sesuai fakta yang anda.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam program Rosi yang Tribunnews kutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (16/2/2020).

Sebelumnya, Susiwijono mengungkapkan tidak ada sama sekali niatan untuk mengubah sistem pengupahan saat ini.

"Pertama upah tidak akan turun, kenaikannya menyesuaikan pertumbuhan ekonomi daerah dan tidak dapat ditangguhkan," ujar Susiwijono.

s
 SesMenko Perekonomian, Susiwijono Mugiarso (YouTube Kompas tv)

"Satu diantaranya di poin terakhir, upah dapat diberikan menggunakan sistem per jam untuk jenis pekerjaan tertentu," imbuhnya.

Susiwijono kemudian menyinggung terkait perlindungan pekerja.

Ia menuturkan dalam Omnibus Law ini terdapat pasal-pasal khusus tentang hal itu.

Halaman
1234
Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved