Wapres Ma'ruf: 8 Ribu Lahan Tambang Ilegal Akan Ditutup

Pemerintah akan mengambil langkah dan tindakan tegas terhadap lahan tambang tak berizin atau ilegal yang tersebar

Wapres Ma'ruf: 8 Ribu Lahan Tambang Ilegal Akan Ditutup
Reza Deni/Tribunnews.com
Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga negara usai rapat koordinasi di rumah dinas, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah akan mengambil langkah dan tindakan tegas terhadap lahan tambang tak berizin atau ilegal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun tindakan tegas itu yakni berupa penutupan lahan tambang.

"Menindaklanjuti arahan presiden tentang penutupan pertambangan, kami akan menegakkan hukum kemudian solusi bagi tambangn unit kecil, yaitu pembinaan, penguatan peraturan perundangan yang terkait, kemudian pembentukan tim terpadu atau satgas yang melibatkan TNI-Polri," kata Ma'ruf di rumah dinas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Hal tersebut dikatakan Ma'ruf usai memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Baca: Tanggapan Warga Soal Klinik Aborsi Ilegal di Paseban: Dikira Tempat Berobat hingga Klinik Anak

Baca: Pertambangan di Wonosobo Ilegal, Siapa Beking Tambang Galian C di Jawa Tengah?

Baca: Operator Alat Berat Tewas Saat Terjadi Longsor Tambang Batu Kapur di Tuban

Ma'ruf menyebut, tambang yang tak berizin jumlahnya sekitar 8 ribu titik, yang kemungkinan bakal ditindak tegas.

"Jadi cukup banyak. Yang sudah izin 7 ribuan. Kemudian pasca tambang yang masih harus direklamasi sekitar masih 67 persen," lanjutnya.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat ada sebanyak 8.683 titik tambang yang tak memiliki izin, dengan luas yakni sebesar 146.540 hektare.

Adapun tambang yang memiliki izin sebanyak 7.464 titik dan yang sudah direklamasi 59.903 hektare

"Seluruh yang tak berizin harus ditutup. Prinsipnya itu," kata Ma'ruf.

Dari sanalah, pemerintah, dikatakan Ma'ruf, bakal menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur percepatan dan penguatan koordinasi reklamasi pasca tambang dan pertambangan tanpa izin

"(Juga mengatur) pengendalian, pengawasan peredaran bahan-bahan kimia yang membahayakan di masyarakat," pungkas Ma'ruf.

Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wakapolri Komjen Gatot Eddy, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Penulis: Reza Deni
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved