Anggota Komisi VI DPR Dukung Pemerintah Jadikan BUMN Sebagai Lokomotif Baru Perekonomian Nasional

Perlunya membenahi melalui holdingisasi, restrukturisasi, manajemen risiko hingga modernisasi perusahaan BUMN memanfaatkan kecerdasan bisni

Anggota Komisi VI DPR Dukung Pemerintah Jadikan BUMN Sebagai Lokomotif Baru Perekonomian Nasional
ISTIMEWA
Politisi PKB Marwan Jafar 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Anggota Komisi VI DPR RI dari PKB Marwan Jafar menilai, sudah saatnya pemerintah menggunakan pendekatan baru untuk menjadikan BUMN sebagai lokomotif baru ekonomi nasional.

Pendekatan ini, dia yakini akan mampu memberikan arah modernisasi BUMN dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pendekatan baru ini, papar Marwan, mulai dari perlunya membenahi melalui holdingisasi, restrukturisasi, manajemen risiko hingga modernisasi perusahaan BUMN dengan memanfaatkan kecerdasan bisnis (business intellegent), kecerdasan buatan (artifisial intellegent), internet segala hal, data besar (big data) dan teknologi robotik.

"Karena itu saya mendukung sepenuhnya kalau pemerintah bertekad menjadikan BUMN sebagai lokomotif baru perekonomian nasional sekaligus mampu bersaing di tataran global. Buat pembanding saja, kita bisa menengok kinerja mendunia oleh semacam 'BUMN' di Malaysia melalui institusi bisnis Khazanah atau Temasek di Singapura yang relatif sudah mampu memanfaatkan serta mengoptimalkan berbagai kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan yang tadi saya sebutkan," ujar Marwan, Selasa (18/2/2020) di Jakarta.

Ia mengingatkan, hanya dengan cara memanfaatkan sejumlah keunggulan pengetahuan dan teknologi tersebut, maka segenap potensi sumber daya alam seperti energi, air dan pangan serta sumber daya manusia Indonesia akan mampu menjadikan BUMN sebagai lokomotif baru perekonomian nasional. Bahkan berani bersaing di level global.

"Maksudnya, sudah waktunya pula kita beranjak dari model-model bisnis yang konvensional, banyak jebakan teknis serta bersifat artifisial belaka," kata dia.

Namun demikian, tambahnya, jati diri bangsa khususnya terkait tugas sosial BUMN, jangan terlupakan. Artinya, BUMN juga tetap wajib nasionalis dan prokerakyatan serta berkontribusi besar mengurangi kesenjangan ekonomi alias kemiskinan di tengah masyarakat yang masih cukup lebar.

Soal kemiskinan tersebut saat ini sudah jadi masalah global atau bukan hanya melanda Indonesia.

Buktinya, penghargaan Nobel Ekonomi tahun 2019 lalu yang diraih Abhijit Banerjee ekonom Amerika yang lahir di India dan istri yang berkebangsaan Perancis-Amerika Esther Duflo, serta ekonom Michael Kremer karya-karyanya dinilai solutif mengatasi kemiskinan.

"Juri Panitia Nobel Swedia menyatakan, para pemenang ini telah memperkenalkan pendekatan baru untuk menemukan jawaban yang dapat diandalkan tentang cara terbaik buat memerangi kemiskinan global. Ketiganya menemukan cara baru yang lebih efisien untuk memerangi kemiskinan dengan memecahkan persoalan sulit menjadi lebih sederhana dan lebih mudah ditangani," kata dia.

Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved