Cabut Moratorium Izin Umrah, Kemenag Wajibkan Perusahaan Travel Setor Rp 10 Juta Per Jemaah

Peraturan ini dibuat menyusul pencabutan moratorium pemberian izin baru bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Cabut Moratorium Izin Umrah, Kemenag Wajibkan Perusahaan Travel Setor Rp 10 Juta Per Jemaah
Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi
Menteri Agama Fachrul Razi di Kantor Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020) 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan pihaknya telah membuat regulasi untuk mencegah penipuan terhadap jemaah perusahaan travel umrah.

Peraturan ini dibuat menyusul pencabutan moratorium pemberian izin baru bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Baca: Bamsoet Umrohkan Tim Suksesnya ke Mekah dan Wisata Religi ke Yerussalem

Kemenag mewajibkan setiap PPIU untuk menyetor dana sebesar Rp10 juta per jemaah yang mendaftar.

"Kita juga kalau gak salah peraturannya masukan uang Rp10 juta. Sehingga kita yakin kalau sudah dapat jemaah sekitar 100 orang, maka dia sudah masukan ke bank yang kita awasi 100 X Rp10 juta. Sehingga kecil peluang dia untuk melakukan hal-hal yang aneh," ucap Fachrul di Kantor Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

Kemenag juga mewajibkan PPIU untuk memberikan jaminan bank sebesar minimal Rp200 juta.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan finansial PPIU dalam menyelengarakan ibadah umrah.

Selain itu, Kemenag juga membangun aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH).

Menurut Fachrul, dengan layanan ini penyelewengan dana jemaah umrah dapat diminimalisir.

"Dengan ini sudah bisa kita deteksi kalau ada yang bisa diwaspadai," ucap Fachrul.

Sebelumnya, Kementerian Agama mencabut moratorium pemberian izin baru bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Baca: Milad Khazzanah Tours Travel Umrah dan Haji ke-8 Bertema Desert Camp

Kebijakan ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) No 28 tahun 2020 tentang Pencabutan atas KMA No 229 Tahun 2018 tentang Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah tertanggal 3 Februari 2020.

Melalui terbitnya KMA tersebut, masyarakat dapat kembali mengajukan izin baru sebagai PPIU setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved