KPK Terima Berkas Pelaporan Adanya Dugaan Korupsi di Sumut, Terkait Edy Rahmayadi?

Ali tidak bisa mengungkap lebih jauh siapa pelapor dan terlapor tersebut. Termasuk dugaan praktik rasuah yang terjadi di Sumut.

KPK Terima Berkas Pelaporan Adanya Dugaan Korupsi di Sumut, Terkait Edy Rahmayadi?
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan praktik korupsi di sana.

"Benar, KPK melalui persuratan telah menerima satu berkas laporan dari masyarakat Sumatera Utara pada tanggal 13 Februari 2020," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi, Selasa (18/2/2020).

Namun, Ali tidak bisa mengungkap lebih jauh siapa pelapor dan terlapor tersebut. Termasuk dugaan praktik rasuah yang terjadi di Sumut.

"Adapun siapa pelapor dan terlapornya serta terkait apa, sesuai ketentuan yang berlaku, saat ini kami tidak bisa menginformasikannya," kata Ali.

Di sisi lain, sebagaimana diberitakan Tribun Medan, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berencana melaporkan enam orang yang menuding dirinya melakukan korupsi terkait soal penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) lahan eks HGU PTPN II.

Baca: Kasus Suap dan Gratifikasi Nurhadi Cs, KPK Panggil Satu Orang Saksi

Baca: KPK Periksa Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Nugoroho di Kasus Suap Komisioner KPU

Baca: Penyidik KPK Telisik Saeful Bahri Soal Kronologis Peristiwa dan Percakapan Suap PAW

Menurut Edy, perilaku ke enam orang ini sudah merujuk terhadap pencemaran nama baik dirinya. 

Diketahui, enam orang warga Sumut melaporkan Edy Rahmayadi ke KPK beberapa hari lalu. 

"Kita laporkan baliklah, sudah pasti pencemaran baik itu," ujar Edy menjawab wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.

Namun dirinya belum dapat memastikan kapan akan melaporkan balik keenam warga itu. "Nanti Biro Hukum yang suruh buat laporan," ujar Edy.

Menurut Edy, tujuan melaporkan balik tersebut untuk mengetahui pastinya siapa yang benar dan siapa yang salah. "Biar ditentukan oleh Pengadilan siapa yang yang salah," sebut Edy, Senin (17/2/2020).

Enam warga Sumut melalui kuasa hukum Hamdani Harahap, Rion Arios, Raja Makayasa dan Rahmad Yusup Simamora dari Kantor Hukum Citra Keadilan melaporkan Gubenur Sumut, Edy Rahmayadi, mantan Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi, mantan Kakanwil BPN Sumut, Bambang Priono, Direktur Utama PTPN2, Mohammad Abdul Ghani; mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno; Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke KPK pada Kamis (13/02/2020).

Adapun enam warga Sumut itu, yakni Saharuddin, Sahat Simatupang, Muhammad Arief Tampubolon, Timbul Manurung, Lomlom Suwondo dan Burhanuddin Rajagukguk, melaporkan Gubernur Sumut, Dirut PTPN 2 hingga Menteri ATR atas dugaan korupsi dan atau gratifikasi dan perdagangan kekuasaan untuk kepentingan masing- masing atas penerbitan SPP lahan eks Hak Guna Usaha PTPN 2.

Salah seorang pelapor, Saharuddin, didampingi pengacara Hamdani Harahap dan Rahmad Yusup Simamora usai melaporkan para pejabat tersebut ke Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, mengatakan, PTPN 2 tidak berhak menjual lahan eks HGU hanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumut, Nomor 188.44/384/KPTS 2017 dan perhitungan kantor penilai publik (KJPP) seperti yang tertera di SPP yang ditandatangani Dirut PTPN 2, Mohammad Abdul Ghani.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved