Pelanggaran HAM berat dalam Kasus Paniai Ujian bagi Pemerintahan Jokowi

Silang pendapat antara Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko dan Komnas HAM pasca-pengumuman status kasus Paniai bukanlah sikap produktif

Pelanggaran HAM berat dalam Kasus Paniai Ujian bagi Pemerintahan Jokowi
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK Hendardi, yang ditemui di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019). 

 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - SETARA Institute menilai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bersikap reaktif terkait Keputusan Komnas HAM yang menetapkan kasus Paniai, Papua, sebagai pelanggaran HAM berat.

SETARA Institute juga menilai, silang pendapat antara Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko dan Komnas HAM pasca-pengumuman status kasus Paniai bukanlah sikap produktif.

Baca: Kasus Paniai Pelanggaran HAM Berat, Mahfud MD: Baru Dengar di Koran

"Komnas HAM sebaiknya fokus memperkuat laporan penyelidikan, yang biasanya oleh Kejaksaan Agung selalu dilemahkan. Sedangkan pemerintah yang diwakili Moeldoko tidak perlu reaktif," kata Ketua SETARA Institute Hendardi dalam keterangan yang diterima, Selasa (18/2/2020).

Sebagai Panglima TNI saat peristiwa Paniai terjadi, ucap Hendardi, bisa jadi Moeldoko adalah pihak yang perlu dimintai keterangannya, untuk menguji validitas unsur ‘terstruktur’ sebagai variabel yang harus dipenuhi dalam sebuah kasus pelanggaran HAM berat dan memastikan adanya tanggung jawab komando (command responsibility).

Selain itu, Hendardi mengatakan, baik pernyataan Komnas HAM maupun pernyataan Kepala KSP, keduanya adalah pernyataan politik.

"Jika Komnas HAM sedang menjalankan politik penegakan HAM, maka Kepala KSP sedang menjalankan peran politik melindungi rezim," ucap Hendardi.

"Kecepatan Kejaksaan Agung menetapkan status kasus ini akan menyajikan jawaban yang lebih presisi," ucapnya.

Baca: Mahfud MD Terima Data Tapol Papua dari BEM-UI

Sambil menanti kinerja lanjutan dari institusi penegak hukum, yang pasti, lanjut Hendardi, kasus Paniai adalah kasus aktual yang menuntut penuntasan yang berkeadilan.

"Jika banyak elit berkelit untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu karena alasan dimensi waktu dan konteks yang diperdebatkan, maka kasus Paniai adalah ujian bagi Jokowi untuk menuntaskan kasus yang terjadi pada era kepemimpinannya," tutur Hendardi.

Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved