Breaking News:

Haris Azhar Heran Disuruh Lapor Lokasi Nurhadi ke KPK: Penyidik Sudah Tahu

Direktur Lokataru Haris Azhar keheranan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyuruhnya melaporkan posisi eks Sekretaris Mahkamah Agung

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi usai memberikan kesaksian saat sidang lanjutan kasus suap pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan Terdakwa Eddy Sindoro di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/1/2019). Sidang mantan petinggi Lippo Group tersebut beragendakan pemeriksaan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum KPK yang salah satunya yakni Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

RIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lokataru Haris Azhar keheranan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyuruhnya melaporkan posisi eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) yang jadi buronan.

"KPK cuma mempersilahkan saya lapor ke KPK. Padahal alamat apartemenya ada di KPK. Para penyidik sudah tahu. Buat apa mutar-mutar suruh saya lapor lagi?" kata Haris saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/2/2020).

Haris kemudian berspekulasi, status DPO Nurhadi hanya bersifat formalitas.

"Ini saya curiga memang modus baru, sengaja dibuat DPO. Lalu praperadilan, terus diputus bebas," katanya.

"Buat saya aneh, kenapa tetiba DPO?! Wong KPK belum pernah cari, belum pernah geledah, cuma mengandalkan pemanggilan saja, NHD (Nurhadi) tidak hadir lalu dinyatakan DPO. Ke depannya KPK aja kayak gini. Sangat disayangkan. Receh banget," tegas Haris.

Pada Selasa (18/2/2020) diketahui Haris menyambangi KPK. Kepada awak media, ia mengatakan Nurhadi ada di sebuah apartemen mewah Jakarta. Di sana, katanya, Nurhadi mendapat perlindungan super ketat yang disebut Haris sebagai golden premium protection.

Baca: KPK Minta Haris Azhar Beberkan Siapa Pihak yang Menjaga Nurhadi di Apartemen Mewah

Baca: Kasus Suap dan Gratifikasi Nurhadi Cs, KPK Panggil Satu Orang Saksi

Baca: KPK Akan Tindak Tegas Nurhadi, Pengamat Ingatkan Konsekuensi Hukum

"KPK enggak berani datang untuk ngambil Nurhadi, karena cek lapangan ternyata dapat proteksi yang cukup serius, sangat mewah proteksinya," ungkap Haris.

"Artinya apartemen itu enggak gampang diakses oleh publik, lalu ada juga tambahannya dilindungi oleh apa namanya pasukan yang sangat luar biasa itu," imbuhnya.

Dalam perkara kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA tahun 2011-2016, KPK menetapkan eks Sekretaris MA Nurhadi; menantu Nurhadi, Riezky Herbiono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto sebagai tersangka. KPK belum melakukan penahanan terhadap ketiganya.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved