Dana Daerah Masih Banyak Mengendap, Jokowi: Jangan Diulangi di 2020!

Padahal, apabila penyerapan anggaran dilakukan secara maksimal di daerah, maka akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah

Dana Daerah Masih Banyak Mengendap, Jokowi: Jangan Diulangi di 2020!
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin pengucapan sumpah jabatan pelantikan Laksamana Madya TNI Aan Kurnia sebagai Kepala Badan Keamanan Laut di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Laksamana Madya TNI Aan Kurnia resmi dilantik sebagai Kepala Badan Keamanan Laut menggantikan Laksamana Madya TNI A Taufiq R yang akan memasuki masa pensiun. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para kepala daerah mengenai besarnya dana daerah yang masih mengendap di akun daerah atau Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Dalam keterangan pers yang diterima, Jokowi menyebut bahwa per November 2019 dana yang masih ada di bank-bank daerah ialah sebanyak kurang lebih Rp 220 triliun.

Baca: Maret, Nasib Putra Sulung Jokowi di Pilkada Solo Bakal Ditentukan

"Di November dan Oktober 2019 yang lalu, uang yang berada di bank-bank daerah di mana APBD itu disimpan masih di angka Rp 220 triliun sehingga tidak memengaruhi ekonomi daerah. Disimpan di bank itu ada Rp220 triliun. Gede banget angka ini," ujarnya.

Hal tersebut disinggung oleh Kepala Negara saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020 yang digelar di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta Selatan, pada Kamis (20/2/2020).

Dalam acara tersebut turut hadir para kepala daerah yang terdiri atas gubernur hingga wali kota.

Jokowi mengatakan penyerapan anggaran pada Desember 2019 akhir memang cenderung meningkat, menjadi hanya menyisakan anggaran dengan kisaran angka Rp110 triliun. Namun, angka tersebut dinilainya masih sangat besar.

Padahal, apabila penyerapan anggaran dilakukan secara maksimal di daerah, maka akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kalau itu bisa digunakan dan beredar di masyarakat, ini akan memengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah itu. Bupati, wali kota, dan gubernur harus sadar mengenai ini. Jangan sampai dinas keuangannya menyimpan uang di bank sebanyak ini. Jangan ulangi lagi di tahun 2020!" kata Presiden.

Pemerintah pusat merealisasikan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tumbuh 5 persen secara year-on-year (yoy) dari pertumbuhan penyaluran pada tahun sebelumnya yang hanya 2,5 persen.

Presiden berharap agar dana yang telah ditransfer ke daerah tersebut dapat digunakan secara maksimal sehingga ikut meningkatkan ekonomi nasional.

Baca: Terkait Surat Dari Dosen Unnes yang Diskors Karena Posting Soal Jokowi, Nadiem: Sedang Kami Kaji

"Uang yang beredar di masyarakat ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, kabupaten/kota, provinsi, maupun negara kita," tuturnya.

Untuk diketahui, hadir dalam acara tersebut antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Kapolri Idham Azis.

Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved