Senin, 25 Agustus 2025

Aksi 212

Soal Aksi 212, Peneliti ICW: Saya Dukung Gerakan Anti Korupsi, tapi Jangan Membuat Anasir Baru

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz turut menyoroti aksi demonstrasi 212 yang megangkat isu pemberantasan korupsi.

Penulis: Isnaya Helmi Rahma
YouTube Talk Show tvOne
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, turut menyoroti aksi demonstrasi 212 yang megangkat isu pemberantasan korupsi. 

TRIBUNNEWS.COM - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, turut menyoroti aksi demonstrasi 212 yang megangkat isu pemberantasan korupsi.

Sebagai informasi, aksi yang digelar oleh Persatuan Alumni (PA) 212 dan berberapa elemen masyarakat ini digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020.

Donal mengaku selalu mendukung aksi atau gerakan anti korupsi baik yang dilakukan oleh PA 212, ICW, atau penggiat anti korupsi.

Namun aksi yang dilakukan harus memiliki tema spesifik serta konteks yang jelas.

Sehingga nantinya tidak menimbulkan anasir atau paham yang beragam.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi yang Tribunnews kutip dari YouTube Talk Show tvOne, Jumat.

Sebelumnya, Donal menuturkan dorongan penegakan hukum pemberantasan korupsi prinsipnya menjadi hak dan memang harus dilakukan secara kolektif oleh siapapun.

s
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz ()

"Orang mau dengan latar belakang apapun, kalau soal dukungan dan dorongan terhadap pemberantasan korupsi dan pengakkan hukum, itu menjadi hak dan kewajiban kolektif sesungguhnya setiap masyarakat," ujarnya.

"Termasuk PA 212, silahkan saja menurut saya," imbuhnya.

Kendati demikian, Donal mengingatkan agar isu yang diangkat dibuat lebih spesifik.

"Saya mendukung secara gerakan, tapi kalau yang di dorong isu pemberantasan korupsi saya enggak setuju," tegasnya.

"Sebaiknya dibuat lebih agak spesifik dan tidak kemudian membuat anasir baru," jelasnya.

Donal kemudian menyinggung soal adanya isu hasil korupsi untuk Pilpres 2019.

Baca: Mahfud MD Dukung Demo 212 Soal Korupsi, Ini Katanya

"Misalnya saja soal dana pilpres dan segala macam," kata Donal.

"Bagi saya, isu ini sangat menarik, tentu kalau dikejar apa bukti dan segala macam pasti akan menyulitkan," jelasnya.

"Gerakan-gerakan anti korupsi, gerakan menndorong pemberantasan korupsi kalau diframing ke arah politik justru ini akan sulit untuk mendapatkan dukungan secara kolektif," tuturnya.

"Nanti akan ditanya apa hasil eksaminasi 212 terkait dengan dugaan dana pilpres terhadap kasus Jiwasraya, kalau enggak punya argumentasi soal itu akan blepotan sendiri," ungkapnya.

Kecuali mereka telah memiliki fakta, petunjuk atau bukti yang bisa menjelaskan argumentasi itu.

Namun jika tidak, menurut Donal justru gerakan yang positif tadi mendorong kasus korupsi, itu akan menimbulkan interpretasi yang beragam.

Aksi 212 'Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI'

Diberitakan sebelumnya, Persaudaraan Alumni (PA) 212 beserta elemen masyarakat lainnya akan menggelar aksi di Istana Negara pada hari ini, Jumat.

Rencananya aksi tersebut akan dilaksanakan setelah melakukan ibadah salat Jumat.

Ketua Media Center PA 212, Novel Bamukmin, mengklaim aksi 212 ini akan dihadiri ratusan ribu orang.

"Insya Allah sekitar 100 ribu massa lebih," ujarnya yang dikutip dari Wartakotalive.com.

Adapun satu di antara tuntutan dari aksi tersebut yakni meminta keseriusan Ketua KPK, Firli Bahuri bersama komisioner lainnya dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

Lebih lanjut, Novel Bamukmin menyinggung eks caleg PDIP yang menjadi buron KPK, Harun Masiku.

Baca: Buntut Aksi 212, Akses Menuju Istana Merdeka Ditutup

Baca: Bukan 100 Ribu, Polisi Sebut Massa 212 Yang Bakal Geruduk Istana Tak Sampai 2 Ribu Orang

Pihaknya menuntut agar tersangka dari kasus dugaan suap PAW anggota DPR tersebut segera ditangkap.

Bahkan pihaknya tak segan-segan mendesak para komisioner KPK untuk mundur dari jabatannya jika tak dapat menangkap Harun Masiku.

"Tangkap Harun Masiku dan meminta pimpinan KPK untuk segera diganti kalau tidak bisa bertindak tegas terhadap mega korupsi," tegas Novel.

Tak hanya kasus Harun Masiku, pihaknya juga meminta KPK untuk segera mengusut kasus korupsi lainnya yang belum jelas penanganannya.

"Kita bisa meminta KPK ini bisa mengusut tuntas kasus Jiwasraya, Asabri, Pelindo dan sebagainya," kata Novel.

Sebab Novel Bamukmin mengatakan pihaknya menilai KPK saat ini semakin lemah sejak kepemimpinan Firli Cs. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma, Wartakotalive.com/Feryanto Hadi)

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan