Mudzakir: KPK Harus Bisa Buktikan Penetapan Tersangka terhadap Nurhadi

Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat membuktikan...

Mudzakir: KPK Harus Bisa Buktikan Penetapan Tersangka terhadap Nurhadi
TRIBUNNEWS HERUDIN / JEPRIMA
Nurhadi (kiri) dan vila mewah yang diduga miliknya (kanan). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka terhadap
bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi menimbulkan kontroversi.

Sebab, sampai saat ini, Nurhadi bersama dengan Rezky Herbiono, menantu Nurhadi, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto tidak juga memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan sebagai tersangka.

Bahkan, Nurhadi cs sudah mengajukan permohonan praperadilan untuk kedua kali. Di permohonan pertama, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan dan menyatakan penetapan tersangka KPK sah.

Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat membuktikan penetapan tersangka terhadap Nurhadi.

Baca: Link Download MP3 dan Lirik Lagu Cinta - Dewa 19: Cinta Bukan Sekedar Kata-kata Indah

Baca: Wartawan Boikot Acara Launching Persib Bandung, Bobotoh Kecewa: Sekarang Lebih Sulit dan Tertutup

"KPK wajib membuktikan perbuatan yang dilakukan Nurhadi yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana suap," kata Mudzakir, dalam keterangannya, Selasa (25/2/2020).

Menurut dia, KPK sudah bertahun-tahun tidak memperoleh bukti perbuatan Nurhadi yang sebagai perbuatan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, kata dia, KPK harus membuktikan perkara tindak pidana korupsi yang diduga melilit Nurhadi.

Jika keterlibatan menantunya Rezky Herbiyono terkait keterlibatan bisnis, menurut dia, maka tidak bisa diasumsikan sebagai tindak pidana korupsi.

"Tidak dapat ditafsirkan secara asumsi sebagai Tipikor suap. Memang ada larangan dalam hukum menantu pejabat, hakim, komisioner KPK untuk melakukan hubungan hukum bisnis?," tuturnya.

Terkait upaya penetapan tersangka Nurhadi, dia menilai, terdapat kejanggalan. Sebab penetapan tersangka terhadap Nurhadi dilakukan jelang Agus Rahadjo cs lengser dari jabatannya.

"Tiba-tiba empat hari jelang serah terima jabatan KPK kepada pengurus baru, KPK menetapkan Nurhadi sebagai tersangka. Nah komisioner baru tersebut seharusnya mempelajari lagi bukti yang diajukan oleh komisioner sebelumnya agar tidak menjadi bola panas dan kegagalan membuktikan Tipikor Nurhadi," kata Mudzakir.

Bahkan, Mudzakir memandang jika tiba-tiba KPK menetapkan Nurhadi masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) bukan hal yang tepat. Sebab sebelum ditetapkan sebagai tersangka Nurhadi bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan KPK.

"Nurhadi sebelumnya kooperatif dan dipanggil selalu datang, setelah tiba-tiba ditetapkan tersangka menjadi tidak kooperatif," tambahnya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved