Polri Gandeng Pemda Bogor Gelar Sosialisasi Agar Hotel dan Villa Tak Jadi Lokasi Kawin Kontrak
Polri bersama dengan Pemda Bogor bakal melakukan sosialisasi ke sejumlah hotel dan villa di kawasan Puncak, Bogor agar tidak menjadi lokasi kawin kont
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri bersama dengan Pemda Bogor bakal melakukan sosialisasi ke sejumlah hotel dan villa di kawasan Puncak, Bogor agar tidak menjadi lokasi kawin kontrak.
Hal tersebut menyusul terungkapnya kasus wisata seks 'halal' di Puncak, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu dengan modus booking out kawin kontrak dan short time oleh Bareskrim Polri.
"Kami akan sosialisasi, edukasi ini penting. Jika dibiarkan akan memperburuk citra bangsa, ternyata banyak hotel dan villa dijadikan tempat kawin kontrak warga negara asing," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ferdy Sambo, Kamis (27/2/2020) di Bareskrim Polri.
Baca: Fakta Wisata Seks Halal Kawin Kontrak di Puncak, Terbongkar Lewat Youtube, Tarif Capai Rp 10 Juta
Jika nantinya masih ditemukan ada hotel dan villa yang tidak mengindahkan sosialisasi, pihaknya bakal menindak tegas berkoordinasi dengan Pemda.
"Pasti ditindak kalau tidak mengindahkan imbauan kami. Soal sanksi koordinasi dengan Pemda, bisa saja izinnya ditutup," katanya.
Seperti telah diberitakan sebelumnya Bareskrim Polri mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPO) bermodus wisata seks halal di Puncak, Bogor.
Baca: Praktik Prostitusi Berbalut Kawin Kontrak di Puncak: Terbongkar Lewat Youtube
Ini bermula dari beredarnya video youtube dengan Bahasa Inggris yang menawarkan ada wisata seks halal di Puncak Bogor.
Akhirnya dilakukan penyelidikan dan ditetapkan 5 tersangka yakni NN, OK, HS, DO dan AA.
Tarif Rp 5 juta untuk 3 hari
