Eksklusif Tribunnews

Sofyan Djalil, 'Kunci Inggris' di Dua Presiden (1): Kami Tahu Siapa Pemilik Tanah di Calon Ibu Kota

Tahun yang lalu pemerintah menaikkan tukin pegawai BPN. Pak Presiden mengatakan kerja orang BPN sudah cukup bagus, maka diberikan tambahan.

Sofyan Djalil, 'Kunci Inggris' di Dua Presiden (1): Kami Tahu Siapa Pemilik Tanah di Calon Ibu Kota
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Kamis (27/2/2020). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan wartawan Reza Deni dan Lucius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Rencana pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur melibatkan banyak kementerian, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)-Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tak pelak Menteri ATR-Kepala BPN, Sofyan Djalil ikut sibuk terlibat dalam urusan penyiapan lahan calon ibukota seluas 256 ribu hektare.

"Pertama kami identifikasi apa dan bagaimana tanah di kawasan itu. Kami bikin IP4T (identifikasi pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah). Jadi kami tahu siapa dan apa. Kalau ada hak milik, hak milik siapa, kalau ada HGU (hak guna usaha), HGU punya siapa," ujar Sofyan Djalil dalam wawancara eksklusif dengan tim Tribunnews Network di ruang kerjanya, Kantor Kementerian ATR-BPN, Jalan Sisingamangaraja No 2, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Kamis (27/2/2020). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Kamis (27/2/2020). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Berikut petikan wawancara dengan Sofyan Djalil.

Tribun: Presiden Jokowi pernah menyebut ada sekira 80 juta sertifikat yang harus dituntaskan. Menurut Anda apakah target itu reasonable (masuk akal)?

Tujuan pemerintah adalah bagaimana bisa mendaftar seluruh tanah di Indonesia. Kalau bisa kita terbitkan sertifikatnya.

Menurut perkiraan, paling sedikit ada 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia yang perlu didaftar, mulai ukuran kecil sampai ada yang 2.000 hektare.

Baca: Siswi SMP Tewas di Gorong-gorong karena Dibunuh Ayah Kandung, Ibu Korban Ancam Mantan Suami

Baca: Nagita Slavina Menangis saat Bicarakan Ashraf Sinclair, Raffi Ahmad: Mudah-mudahan Sehat Terus

Pada 2015 tanah yang bersertifikat baru 46 juta. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, sampai akhir 2019 bertambah sekira 27 juta yang sudah didaftar.

Jadi kalau itu 46 juta tambah 27 juta berarti sudah 73 juta yang sudah terdaftar. Memang belum tentu tanah yang sudah terdaftar itu bersertifikat.

Halaman
1234
Penulis: Reza Deni
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved