Breaking News:

Arab Saudi Tangguhkan Visa Umrah

Politikus PKB Usul Pembentukan Asuransi Perlindungan dan Proteksi Jamaah Umrah

Menurut Dewan Syuro DPP PKB ini, harus ada kepastian perlindungan negara terhadap jamaah umrah yang tidak jadi berangkat.

tangkap layar video/twitter Hanung Bramantyo
Detik-detik jemaah umrah batal berangkat di Bandara Soekarno-Hatta 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia harus memberikan jaminan kepastian terhadap jamaah umrah yang gagal berangkat terkait adanya larangan Otoritas Saudi Arabia karena virus corona.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Maman Imanulhaq kepada Tribunnews.com, Selasa (3/3/2020).

Menurut Dewan Syuro DPP PKB ini, harus ada kepastian perlindungan negara terhadap jamaah umrah yang tidak jadi berangkat.

Baca: Penerbangan Umrah Dibuka Lagi Paling Cepat 14 Maret 2020

"Sebagai warga negara juga sebagai konsumen, jemaah Umrah wajib dilindungi dari ketidakpastian. Karena itu negara harus betul-betul hadir dengan kebijakan konkret menyikapi persoalan ini," tegas Maman.

Salah satu hal yang bisa dilakukan Pemerintah adalah kebijakan adanya asuransi bagi Jamaah Umrah.

Sebab tidak menutup kemungkinan, kejadian serupa seperti kasus Corona akan terulang kembali.

"Jadi Pemerintah jangan cuma mendesain asuransi untuk kecelakaaan saja. Tapi juga asuransi Perlindungan dan proteksi Jamaah Umrah," jelas Maman.

Baca: Kemenag: Ada 1.117 Jemaah yang Batal Berumrah ke Tanah Suci

Sebagaimana diketahui, Otoritas Arab Saudi mengeluarkan larangan kunjungan Umrah mengantisipasi penularan Virus Corona.

Hal itu menyebabkan banyak jamaah umrah yang gagal berangkat, bahkan sejumlah jamaah Umrah yang sudah berangkat terpaksa dikembalikan.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved