Breaking News:

Sidang Praperadilan Jilid II, Kuasa Hukum Permasalahkan Dasar Penetapan Tersangka Nurhadi

"Penetapan tersangka dan penyidikan yang dilakukan termohon (KPK,-red) terhadap diri para pemohon tidak sah," katanya

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mantan Sekretaris Mahkmah Agung (MA) Nurhadi yang kini jadi buron KPK. Selain buron, Nurhadi diduga menyembunyikan saksi kunci 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan yang diajukan tim penasihat hukum mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.

Sidang digelar di ruang sidang PN Jakarta Selatan, pada Senin (9/3/2020).

Baca: KPK Temukan Belasan Moge dan 4 Mobil Mewah di Villa Milik Nurhadi

Tim penasihat hukum Nurhadi mempermasalahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang menjadi dasar penetapan tersangka Nurhadi, Rezky Herbiyono, menantu Nurhadi dan Hiendra Soenjoto, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT).

"Penetapan tersangka dan penyidikan yang dilakukan termohon (KPK,-red) terhadap diri para pemohon tidak sah," kata salah satu penasihat hukum Nurhadi, Ignatius Supriyadi, di PN Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020).

Ignatius menegaskan para pemohon tidak pernah menerima SPDP tersebut.

Dia menilai SPDP itu disampaikan KPK tidak sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku.

Selain itu, kata dia, KPK menetapkan status tersangka kepada Nurhadi hanya berdasar pada Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK).

"Kami anggap laporan itu sama seperti laporan polisi, sehingga belum ada dilakukan proses penyidikan. Oleh karena itu, ini tidak sesuai dengan hukum acara," kata Ignatius.

Untuk diketahui, tim penasihat hukum Nurhadi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Rabu, (5/2/2020).

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved