Pemindahan Ibu Kota Negara

Jokowi Diingatkan Ikuti Tahapan Aturan Pemindahan Ibu Kota Negara

Bikin payung hukumnya dulu, karena sampai hari ini memindahkan ibu kota tidak sesuai dengan aturan undang-undang.

TribunNewsmaker.com Kolase/ Instagram @basukibtp @azwaranas.a3/ Twitter @KemenPU
Presiden Jokowi Umumkan 4 Nama Calon Pemimpin Ibu Kota Baru, Ahok hingga Azwar Anas, Ini Profilnya 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikuti tahapan aturan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan HNW karena Presiden Jokowi akan memutuskan Kepala Badan Otorita IKN, padahal Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara belum disahkan.

"Bikin payung hukumnya dulu, karena sampai hari ini memindahkan ibu kota tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Mengapa tidak sesuai? Karena undang-undang yang ada, ibu kota Jakarta," tutur HNW di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Baca: Dua dari 19 Pasien Positif Corona Dinyatakan Sembuh

"Kalau undang-undang sudah ada, silahkan ditindaklanjuti berikutnya. Siapa kepala badan otorita dan seterusnya," sambung HNW.

Politikus senior PKS melihat, hingga saat ini pemerintah belum menyampaikan RUU pemindahan Ibu Kota Negara ke DPR, sehingga terlihat aneh jika melompat ke tahapan pemilihan kepala badan otorita.

"Indonesia sudah terlalu lelah dan letih dengan kegaduhan-kegaduhan. Jadi setidaknya, berikan hal yang menyejukkan, salah satunya ikuti aturan hukum," ujar HNW.

Baca: Bobby Nasution Imbau Warga Tidak Panik Sikapi Virus Corona

Lebih lanjut HNW mengatakan, belum adanya payung hukum pemindahan ibu kota negara, turut menciptakan ketidakpastian bagi investor yang ingin ikut serta berpartisipasi membangun ibu kota di Kalimantan Timur.

"Kalau para investor tahu ini belum ada payung hukumnya, emang mereka mau investasi ke Indonesia. Jadi harusnya buat dulu payung hukumnya," ucap HNW.

Baca: Danai Teroris, Kepala BNPT Minta Kedubes Singapura Dampingi Tiga WNI Dipenjara Singapura

Diketahui, Presiden Jokowi telah menyampaikan empat calon Kepala Badan Otorita IKN, di antaranya Bambang Brojonegoro, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Abdullah Azwar Anas, dan Tumiyana.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved