Pilkada Serentak 2020

Mahfud MD: Tidak Perlu Kembangkan Spekulasi Akan Ada Penundaan Pilkada Serentak 2020

Mahfud MD meminta masyarakat tidak mengembangkan spkeluasi akan adanya penundaan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

KOMPAS.com/Dian Erika
Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta masyarakat tidak mengembangkan spkeluasi akan adanya penundaan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Mahfud MD menegaskan hingga saat ini tidak ada perubahan jadwal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

"Jadi tidak perlu mengembangkan spekulasi akan ada penundaan Pilkada serentak apakah itu di sebagian wilayah Indonesia, apalagi di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada rencana perubahan itu," kata Mahfud MD dalam video resmi Kemenko Polhukam RI pada Selasa (17/3/2020).

Baca: Beda Informasi dengan Gubernur Banten soal Pasien Virus Corona, Camat Pondok Aren Salah Cek Warga

Baca: Kumpulan Makanan untuk Tingkatkan Imun Tubuh, Ampuh Tangkal Virus dan Bakteri Jahat

Diberitakan sebelumnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 masih akan berlangsung sesuai jadwal.

Pihak penyelenggara pemilu belum memutuskan untuk menunda pesta demokrasi rakyat di tingkat daerah tersebut.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Fritz Edward, mengatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tidak mengatur penundaan Pilkada.

Artinya, apabila pembentuk undang-undang menginginkan kebijakan menunda Pilkada, maka, kata dia, harus ada perubahan aturan tersebut.

Baca: Corona Mewabah, Mahfud MD: Tak Ada Perubahan Jadwal Pilkada 2020

"Ini Pilkada diatur undang-undang baik tahapan, proses. Apakah ada proses penyederhanaan yang dimungkinkan itu harus membutuhkan perubahan undang-undang," kata Fritz, dalam sesi jumpa pers di kantor Bawaslu RI, yang disiarkan melalui live streaming, Selasa (17/3/2020).

Sehingga, upaya penundaan pesta demokrasi rakyat di tingkat daerah itu, tergantung kebijakan pembuat undang-undang, yaitu DPR RI dan Presiden.

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved