Ibadah Haji 2020

Ini Saran Pimpinan Komisi VIII ke Pemerintah Soal Ibadah Haji di Tengah Wabah Virus Corona

Saran pertama, kata Marwan, meminta Kementerian Agama tetap melakukan segala persiapan pelaksanaan ibadah haji

Blibli
Blibli Meningkatkan Standar Prosedur Sanitasi untuk Kenyamanan Pelanggan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Komisi VIII DPR telah bertemu Menteri Agama Fachrul Razi untuk membahas semua skenario pelaksanaan ibadah haji tahun ini, di tengah mewabahnya virus corona.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, pertemuan dengan menteri agama dilakukan, sebelum adanya surat pemberitahuan pemerintah Arab Saudi ke pemerintah Indonesia, agar menunda terlebih dahulu pelunasan biaya ibadah haji.

"Saya belum tahu suratnya, tapi kira-kira begini. Kami, lima pimpinan Komisi VIII sudah bertemu Menteri Agama untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Segala kemungkinan itu ada, sehingga kami menyarankan beberapa hal," ujar Marwan saat dihubungi Tribun, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Baca: Kuota Haji Ada 221 Ribu, Pelunasan Biaya Haji Dimulai Hari Ini

Saran pertama, kata Marwan, meminta Kementerian Agama tetap melakukan segala persiapan pelaksanaan ibadah haji, sembari lobi pemerintah Arab Saudi jika tidak terlaksana ibadah haji tahun ini akan dimanfaatkan untuk tahun depan.

"Jadi harus disebutkan dalam dokumen atau MoU-nya, karena sekarang sudah ada yang dibayar, sehingga diamankan dulu, tidak hilang," ucap Marwan.

Jika terjadi penundaan ibadah haji, kata Marwan, Komisi VIII juga menyarankan pemerintah Indonesia berkomunikasi dengan otoritas Arab Saudi, agar membuat kebijakan khusus dengan menambah kouta haji tahun depan bagi Indonesia.

"Ini kan masih lobi-lobi tapi penting dilakukan pemerintah sekarang. Semua kemungkinan bisa terjadi, terlaksana atau tidak terlaksana," tutur Marwan.

Politikus PKB itu pun meminta pemerintah Indonesia agar memberikan batas waktu ke Arab Saudi, paling lambat pertengahan Mei 2020 untuk memberitahukan dilaksanakan ibadah haji atau tidak.

Baca: Kemenag Pastikan Persiapan Haji 2020 di Arab Saudi dan Indonesia Tetap Berjalan

"Harus ada limitansinya, pertengahan puasa harus ada kejelasan kalau tidak dilaksanakan," ucap Marwan.

Saran berikutnya, menurut Marwan yaitu meminta Menteri Agama mempersiapkan informasi sedini mungkin ke masyarakat agar tidak menjadi beban psikologi terhadap calon jemaah haji.

"Menteri Agam menyiapkan informasi tentang riwayat, adakah pelaksanaan haji yang tidak terlaksana karena berbagai faktor, katakan bencana alam, peperangan, wabah penyakit," tutur Marwan.

Sementara terkait biaya ibadah haji jika tahun ini tidak terlaksana dan dialihkan tahun depan, Marwan menyebut pemerintah pasti akan berusaha menghindari kenaikan biaya haji bagi masyaraka dengan mengambil dari nilai manfaat.

"Tapi kalau manfaat tidak mungkin lagi (tutupi), apa boleh buat secara populis tidak baik, tapi secara keuangan haji bisa lebih sehat," kata Marwan.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved