Berkas Kasus Paniasi Dikembalikan Kejaksaan Agung, Ini Permintaan Komnas HAM kepada Presiden

Ia menolak menjelaskan kekurangan syarat formil dan materil yang jadi alasan Kejaksaan Agung mengembalikan berkas tersebut.

WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Sejumlah warga Papua berdemonstrasi terkait penembakan yang menewaskan sejumlah warga di Paniai, Papua, di Kawasan HI, Jakarta Pusat, Senin(15/12). Mereka menuntut pemerintah menyelesaikan penembakan tersebut karena telah melukai rasa damai warga Papua. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi dikembalikannya berkas kasus dugaan pelanggaran HAM berat Paniai oleh Kejaksaan Agung, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik meminta Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan yang jelas soal Paniai dan kasus-kasus lainnya.

Ia mengatakan selama ini telah berdiskusi dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM Berat baik melalui mekanisme yudisial maupun non yudisial.

"Mari lanjutkan upaya pencarian solusi hukum termasuk untuk kasus Paniai. Khusus Paniai, kami ingin mengingatkan Presiden Jokowi, janji penyelesaian kasus Paniai pernah disampaikan dan hingga saat ini janji itu ditunggu rakyat Papua," kata Taufan saat dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (20/3/2020).

Ia menolak menjelaskan kekurangan syarat formil dan materil yang jadi alasan Kejaksaan Agung mengembalikan berkas tersebut.

Baca: Kejaksaan Agung Kembalikan Berkas Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai ke Komnas HAM

Ia pun heran Kejaksaan Agung justru telah menyampaikan perihal tersebut ke awak media dua minggu sebelum surat resmi terkait pengembalian berkas dari Kejaksaan Agung diterimanya kemarin, Kamis (19/3/2020).

"Kami protes karena isi surat sudah dibicarakan jauh-jauh hari oleh pihak Kejagung padahal suratnya baru kami terima kemarin dan suratnya bersifat rahasia," kata Taufan.

Meski begitu ia memastikan pihaknya akan menjawab surat dari Kejaksaan Agung tersebut dalam tempo 30 hari.

"Nanti akan kami jawab ke Jaksa Agung. Menurut UU 26 kami punya waktu 30 hari untuk menjawab," kata Taufan.

Baca: Beda Pandangan Kejagung dan Komnas HAM soal Tragedi Paniai Papua

Sebelumnya, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat HAM Berat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI mengembalikan berkas penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa di Paniai Papua kepada pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM) selaku Penyelidik pada Kamis (19/3/2020).

Sebelumnya pada Rabu 12 Februari 2020 Komnas HAM telah menyerahkan berkas hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM Berat atas peristiwa di Koramil Eranotali Paniai Provinsi Papua yang terjadi pada tanggal 7 - 8 Desember 2014 dengan surat pengantar Nomor : 003/TPPH/PAPUA/II/2020 tanggal 11 Februari 2020.

Halaman
12
Berita Populer
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved