Virus Corona

Presiden Minta Gubernur Pertimbangkan dengan Matang Sebelum Putuskan Kebijakan Tutup Perkantoran

Presiden meminta setiap pemerintah provinsi menghitung semua dampak akibat pandemi Corona.

Presiden Minta Gubernur Pertimbangkan dengan Matang Sebelum Putuskan Kebijakan Tutup Perkantoran
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Dalam kunjungannya Presiden Joko Widodo memastikan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA  -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua kepala daerah memiliki visi serta kebijakan yang sama dalam menangani pandemi Corona.

Menurut Presiden, pandemi tersebut sangat cepat menyebar dan sulit dicegah. 

"Covid 19 sudah menyebar di 189 negara, 189 negara. Jadi 3 negara terbaru dalam 2 hari ini yang terkena adalah adalah Suriah, Grenada dan Mozambik. Ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 ini adalah sebuah virus yang sudah jadi pandemi dan sangat sulit dicegah, baik masuk ke sebuah negara, sebuah provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Presiden dalam rapat terbatas bersama gubernur se-Indonesia melalui telekonferensi, Selasa, (24/3/2020).

Presiden meminta setiap pemerintah provinsi menghitung semua dampak akibat pandemi Corona.

Baca: Tegaskan Belum Ada Obat untuk Virus Corona, Jokowi: Klorokuin Ini Bukan Obat First Line

Baik itu dampak sosial, kesehatan, dan ekonomi.

Apabila ingin membuat kebijakan penutupan sekolah dan kantor, maka harus dihitung dulu dampaknya.

"Kalau ingin melakukan itu, kebijakan setelah itu dilakukan tolong betul-betul disiapkan. Sebagai contoh, sebuah kota ingin melakukan itu, hitung berapa orang yang menjadi jadi tidak bekerja, hitung berapa pedagang asongan yang akan tidak bekerja,  hitung berapa becak yang akan tidak bekerja, hitung berapa sopir yang tidak bekerja," katanya.

Karena menurut Presiden, pemerintah daerah harus memberikan bantuan sosial kepada warga yang terkena dampak penutupan tersebut.

"Sehingga di dalam APBD dukungan kepada sektor-sektor itu yang harus diberikan, bantuan sosial kepada mereka harus disiapkan.  Jangan kita hanya menutup tapi tidak dibarengi kebijakan bantuan sosial, social sefety net untuk mendukung kebijakan yang dibuat," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved