Virus Corona

Cegah Penyebaran Corona, KPU Pertimbangkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Ditunda Satu Tahun

Satu opsi yang dipertimbangkan KPU yakni menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 selama satu tahun atau hingga September 2021.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPU Arief Budiman 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan sejumlah opsi terkait nasib pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Satu opsi yang dipertimbangkan KPU yakni menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 selama satu tahun atau hingga September 2021.

Opsi ini menjadi pertimbangan lantaran belum ada kepastian kapan pandemi virus corona akan berakhir.

Baca: Ekonom: RI Butuh Stimulus hingga Rp 1.000 Triliun untuk Antisipasi Dampak Corona

Baca: Polisi Amankan Warga Cipinang Melayu yang Sebut Penutupan Jalan Inspeksi Kalimalang sebagai Lockdown

"Opsi yang paling panjang penundaan satu tahun. Dilaksanakan September 2021," ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi 'Covid-19 Mewabah: Presiden Perlu Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada' melalui layanan telekonferensi, Minggu (29/3/2020).

Baca: Cegah Covid-19 Semakin Meluas, Pemerintah Batasi Masuk dan Keluar Indonesia via Pos Lintas Batas

Arief Budiman mengatakan penundaan Pilkada bukan kewenangan KPU.

Hal ini lantaran pelaksanaan Pilkada pada September 2020 tercantum dalam Pasal 201 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Untuk itu, penundaan Pilkada hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu merevisi UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, baik melalui revisi dengan prosedur normal maupun melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Namun, Arief Budiman mengingatkan penundaan pelaksanaan Pilkada akan berdampak pada banyak hal.

Baca: Batalkan Mudik Gratis, Erick Thohir Berencana Alokasikan Dana untuk Fokus pada Penanganan Corona

"Termasuk ketika Perppu itu diterbitkan. Penyelenggaraan pemilu September 2020 itu diatur UU. Perubahannya akan merevisi UU atau dengan Perppu. Beberapa analisis menyebutkan cukup syarat dikeluarkan Perppu, tapi kita harus bersama-sama mengkaji dampak-dampaknya, termasuk melihat apakah hanya hari pemungutan atau ada pasal lain yang harus direvisi," kata Arief Budiman.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved