Virus Corona

Istana: Polisi Memiliki Tugas Legal Disiplinkan Masyarakat untuk Social Distancing

Tugas kepolisian adalah merealisasikan pembatasan sosial demi pencegahan persebaran wabah Covid-19 di dalam masyarakat.

AFP/Juni Kriswanto
Polisi menggunakan kendaraan water cannon untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan di kawasan Terminal Bungurasih, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (24/3/2020). Penyemprotan cairan disinfektan di tempat-tempat umum dilakukan guna mencegah semakin meluasnya wabah virus corona atau Covid-19. AFP/Juni Kriswanto 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan bahwa Kepolisian merupakan salah satu unsur pelaksana Gugus Tugas Covid-19.

Tugas kepolisian adalah  merealisasikan pembatasan sosial demi pencegahan persebaran wabah Covid-19 di dalam masyarakat. 

"Pembatasan sosial (social distancing) merupakan strategi kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, aparat kepolisian sebagai unsur pelaksana Gugus Tugas Covid 19 memiliki tugas legal dalam pendisiplinan hukum pembatasan sosial demi perlindungan masyarakat dari ancaman wabah," katanya melalui keterangan tertulis, Senin, (30/3/2020).

Baca: Tekan Penyebaran Virus Corona, Polisi Bubarkan 100 Pemancing di Waduk Jatiluhur Purwakarta

Menurutnya, secara operasional anggota Gugus Tugas Covid-19, kepolisian menggunakan kerangka legal KUHP terkait dengan tugas pejabat negara, yaitu Pasal 212, Pasal 214, Pasal 216 ayat 1, dan Pasal 218 KUHP.  

"Pendisiplinan hukum terkait pembatasan sosial oleh kepolisian dilakukan dalam konteks sebagai anggota Gugus Tugas Covid-19 demi melindungi masyarakat dari ancaman keamanan manusia," katanya.

Oleh karena itu secara legal tugas jabatan dalam Gugus Tugas Covid-19 dan konteks sosiologis penyelamatan masyarakat, kepolisian sudah berada dalam mekanisme negara hukum dan demokrasi.

Fadjroel mengatakan bahwa wabah Covid-19 merupakan salah satu bentuk ancaman keamanan manusia (human security).

Secara konstitusional, Presiden Joko Widodo bertugas melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman tersebut. 

"Maka, presiden mengeluarkan Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penaganan Covid-19. Dasar hukum Keppres tersebut adalah UUD 1945, UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU. No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 6  Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan beberapa peraturan pemerintah terkait," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved