Virus Corona

Pengamat Imbau Pemerintah Pilih Kebijakan Karantina Wilayah Ketimbang Darurat Sipil

Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah meminta pemerintah untuk mengambil kebijakan karantina wilayah ketimbang darurat disiplin

Tribunnews.com/Taufik Ismail
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah meminta pemerintah untuk mengambil kebijakan karantina wilayah ketimbang darurat disiplin dalam menangani COvid-19.

Pernyataan ini disampaikan Piter dalam program Sapa Indonesia Pagi yang dikutip dari siaran langsung Kompas Tv, Selasa (31/3/2929).

Sebelumnya Jubir Presiden, Fadjroel Rachman menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melompat pada kebijakan darurat disiplin kalau kondisi di Indonesia semakin memburuk.

"Presiden malah melompat, kalau misalnya keadaannya memburuk kita akan melakukan darurat sipil, itu lebih keras dari karantina wilayah," ujar Fadjroel yang juga menjadi narasumber di acara tersebut.

Fadjroel mengatakan, darurat sipil dalam konteks ini berbeda dengan situasi saat terjadi konflik ataupun pemberontakan.

Pernyataan Fadjroel ini mendapatkan kritikan keras dari Piter.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam (KEMENKEU)

"Saya sebenarnya disitu kehilangan konteksnya," ujar Piter.

Karena menurutnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, seharusnya pemerintah lebih merujuk ke Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

"Kita kan berhadapan dengan pandemi, berhadapan dengan persoalan kesehatan dan keselamatan masyarakat," kata Piter.

"Yang itu jelas rujukannya adalah Undang-Undang kekarantinaan kesehatan," imbuhnya.

Halaman
1234
Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Wulan Kurnia Putri
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved