Komisi IX DPR Desak Kemenkes-BPJS Kesehatan Koordinasi Taati Putusan MA

Melki Laka Lena mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan segera berkoordinasi untuk menaati putusan Mahkamah Agung (MA).

Reza Deni/Tribunnews.com
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan segera berkoordinasi untuk menaati putusan Mahkamah Agung (MA).

Putusan MA itu yakni pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Sebab, sampai menjelang sebulan putusan itu dikeluarkan MA, iuran BPJS Kesehatan tak kunjung turun.

"Kami meminta agar Pemerintah melalui Kemenkes dan BPJS segera berkoordinasi agar putusan ini segara dilaksanakan sehingga masyarakat tidak lagi bertanya tanya, kok sudah ada putusan hukum tapi kok belum dilaksanakan," kata Melki saat dihubungi Tribunnews, Jumat (3/4/2020).

Baca: Singapura Kirim Bantuan ke Indonesia untuk Melawan Covid-19

Politikus Partai Golkar itu mengatakan selama ini Pemerintah beralasan belum menerima salinan putusan MA tersebut.

Sehingga pembatalan kenaikan iuran BPJS belum bisa ditindaklanjuti.

Baca: Liverpool Berharap Liga Inggris Contoh Liga Belgia Juara Ditentukan Klasemen Sementara

Namun, pada rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes Terawan pada Kamis (2/4/2020), anggota fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay telah memiliki salinan putusan MA itu.

"Semalam juga ada teman kami Pak Saleh Daulay sudah menyampaikan dia sudah memiliki salinan dokumen putusan MA ini, artinya kalau begitu pemerintah juga sudah memiliki," ujarnya.

Lebih lanjut, anggota DPR Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mengatakan akan segera menggelar rapat dengan Kemenkes dan pihak BPJS Kesehatan.

Ia berharap agar iuran BPJS dapat segera kembali turun untuk mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Kami akan mengatur jadwal tersendiri seizin ketua atau pimpinan DPR RI untuk membahas ini dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk mulai bisa lebih konkret dilaksanakan baik mengenai putusan MA ini maupun juga bagaimana urusan BPJS Kesehatan terkait penanganan Covid-19 ini," pungkasnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved