Omnibus Law Cipta Kerja

Pembahasan Omnibus Law di Tengah Pandemi Corona Dinilai Sebagai Bencana Politik

Mereka menyebut tidak terdapat alasan mendesak untuk melanjutkan pembahasan RUU bermasalah di tengah konsentrasi seluruh warga negara menanggulangi

Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Aliansi Forum Ormas dan Harokah Islam (Formasi) Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/3/2020). Dalam aksinya, mereka menolak secara penuh Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena dinilai beberapa pasalnya menghilangkan hak-hak rakyat, serta mengabaikan banyak aspek dan hal demi mengutamakan kepentingan pengusaha. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) mengkritik keputusan DPR melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi virus corona (covid-19).

Gerakan tersebut diinisiasi oleh beberapa aktivis yakni Arif Susanto, Jeirry Sumampow, Badi'ul Hadi, Kaka Suminta, Alwan Riantobi, Yusfitriadi, Ray Rangkuti dan Lucius Karus.

Keputusan DPR tersebut diambil dalam rapat paripurna pada Kamis (2/4/2020) dengan alasan RUU itu disertai Surat Presiden (Surpres) sejak 12 Februari 2020 lalu dan merupakan bagian RUU prioritas.

Mereka menilai langkah tersebut sebagai bencana politik.

Sebab keputusan itu menyakitkan karena menihilkan keberatan banyak elemen masyarakat tentang substansi RUU tersebut, dan juga menyesakkan karena terasa menambah berat beban masyarakat yang tengah berkutat dengan kondisi darurat covid-19.

Baca: Baleg DPR Akan Bahas Omnibus Law Cipta Kerja di Tengah Pandemi Corona

Mereka menyebut tidak terdapat alasan mendesak untuk melanjutkan pembahasan RUU bermasalah di tengah konsentrasi seluruh warga negara menanggulangi pandemi covid-19.

"DPR terkesan mencuri kesempatan dalam kesempitan dengan membahas RUU yang sebelumnya banyak ditolak. Rendahnya sensitivitas juga tampak jika kita mengkontraskan antara masyarakat yang tengah bergotong-royong untuk saling membantu mengatasi bencana, sedangkan DPR malah bersekongkol dengan pemerintah untuk melanjutkan RUU Cipta Kerja yang dapat menghadirkan suatu bencana politik,” kata pernyataan persi GIAD itu, Jumat (3/4/2020).

Mereka mengatakan terdapat 39 RUU Prioritas yang merupakan usulan DPR.

Baca: Percepat Pemulihan Pasca Covid-19, DPR Diminta Segera Bahas Omnibus Law

Di masa darurat seperti ini, mestinya pelaksanaan fungsi legislasi DPR bisa dilakukan dengan memastikan penyusunan naskah akademik dan naskah draf RUU-RUU usulan DPR itu ketimbang mempercepat pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yang menyimpan banyak isu kontroversial.

Ini karena tahap penyusunan naskah akademik dan draf RUU tak mesti dilakukan lewat kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved