Omnibus Law Cipta Kerja

Indonesia Darurat Corona, Komnas HAM Minta DPR RI Tunda Pembahasan Omnibus Law Ciptaker

Choirul menyebut seluruh elemen bangsa saat ini sedang mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengatasa pandemi Covid-19

Vincentius
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap agar DPR RI menunda pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi virus corona saat ini.

"Komnas HAM menilai pembahasan RUU Cipta Kerja pada kondisi krisis ini justru menjauhkan upaya pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan, Rabu (8/4/2020).

Choirul menyebut seluruh elemen bangsa saat ini sedang mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengatasa pandemi Covid-19 ini, yang mana telah merenggut ratusan nyawa di Indonesia.

Baca: Sidang Perdana Kasus Penusukan Wiranto Digelar Hari Ini

Baca: Ganjar Pranowo Berharap Tidak Ada PHK Selama Corona.

"Penanganan Covid-19 membutuhkan konsentrasi, persatuan, dan solidaritas seluruh elemen bangsa," kata Chorirul.

Terlebih, dalam kajian Komnas HAM terkait RUU Cipta Kerja, Choirul menegaskan ada aspek-aspek yang mengganggu  upaya pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM.

"Di antaranya menurunkan standar hidup layak dan adil warga negara, mengancam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan perubahan paradigmatik dalam politik penghukuman yang diskriminatif dan tidak memberikan efek jera bagi korporasi pelanggar hukum," lanjutnya.

"Komnas HAM berharap agar DPR RI dan atau pemerintah membuka kembali draf RUU Cipta Kerja dan memastikan akses bagi publik untuk menegakkan asas transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas," pungkas Choirul.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU Omnisbus Law Cipta Kerja.

Sebelum membentuk panja, Baleg akan menggelar rapat kerja (raker) dengan pemerintah untuk menanyakan kesiapan membahas RUU Omnibus Law tersebut di tengah pandemi Covid-19.

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved