Breaking News:

Virus Corona

Ketua KPK Tegaskan Bantuan Penanggulangan Covid-19 Bukan Gratifikasi

KPK menjawab keresahan beberapa pihak terkait bentuk sumbangan, hibah, atau donasi penanganan Covid-19 yang berindikasi pada gratifikasi.

Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Ketua KPK Firli Bahuri. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab keresahan beberapa pihak terkait bentuk sumbangan, hibah, atau donasi penanganan Covid-19 yang berindikasi pada gratifikasi.

Melalui surat dengan nomor B/1939/GAH.00/01-10/04/2020 KPK menegaskan bahwa bantuan dari masyarakat tersebut tidak masuk gratifikasi. Surat ini sekaligus menjawab permintaan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang meminta KPK melakukan pengawasan pada donasi tersebut.

“Bentuk partisipasi masyarakat berupa uang, barang habis pakai, maupun barang modal kepada Kementerian, Lembaga atau Pemerintah bukan termasuk gratifikasi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri lewat keterangan tertulis, Rabu (15/4/2020).

Baca: Turuti Permintaan Reino Barack, Syahrini Unjuk Gigi Masak Mie Instan Kuah Susu untuk sang Suami

Baca: Niat Puasa Senin Kamis, Lengkap Beserta Manfaatnya untuk Kesehatan: Bisa Turunkan Berat Badan

Firli mengatakan, sesuai dengan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001, sumbangan tersebut dapat diterima, demikian juga dalam Pasal 2 Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Gratifikasi.

“Sumbangan tersebut tetap dapat diterima, dan karena tidak masuk dalam gratifikasi maka tidak perlu dilaporkan ke KPK. Yang penting sumbangan ditujukan pada lembaga atau institusi bukan individu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara” ujar Firli.

Lebih lanjut, Pria asal Sumatera Selatan ini merekomendasikan kepada penerima bantuan tersebut untuk melakukan tata kelola administrasi yang baik terhadap bantuan terkait penanganan Covid-19.

“Kami merekomendasikan agar mengadministrasikan segala bentuk sumbangan serta mempubilkasikan kepada masyarakat baik melalui website pemerintah maupun publikasi lain seperti sosial media resmi milik pemerintah,” ujar pria kelahiran 1963 ini.

Terkait penggunaan bantuan tersebut, Firli meminta agar dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar tepat sasaran.

“Sesuai UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, saya meminta agar alokasinya dikoordinasikan dengan BNPB atau BPBD agar tepat guna dan tepat sasaran. Bantuan ini kan bagian dari amanah rakyat juga jadi harus kita jaga dengan mengembalikan manfaat penggunaannya kepada rakyat,” kata Firli.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved