Breaking News:

Usut Kasus Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa 4 Saksi

Kasus ini menyeret mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebagai tersangka

Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa empat saksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016.

Kasus ini menyeret eks Sekretaris MA Nurhadi sebagai tersangka.

Baca: KPK Periksa Direktur Ciputra Development terkait Suap Bupati Nonaktif Sidoarjo

"Dilakukan pemeriksaan empat saksi untuk tersangka NHD [Nurhadi]," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (16/4/2020).

Empat saksi itu antara lain, Penilai/Appraiser pada KJPP Hari Utomo & Rekan, Agus Hariyanto; Karyawan Swasta, David Muljono; Advokat, Mahdi Yasin; dan Wiraswasta, Stevano Murphy.

Belum diketahui secara pasti materi yang bakal didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap keempat saksi tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menyangka eks Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono menerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar.

Suap diduga diberikan oleh Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

KPK menyangka Hiendra memberikan uang itu untuk sejumlah kasus perdata yang melibatkan perusahaannya.

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.

Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN.

Baca: KPK: Sesuai Peraturan Kapolri, Wakapolda Tidak Wajib Lapor Harta Kekayaan

Hingga sekarang, KPK belum bisa menangkap Nurhadi, Rezky, maupun Hiendra.

Ketiganya dinyatakan masuk sebagai daftar pencarian orang (DPO) per 13 Februari 2020.

Berita Populer
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved