Breaking News:

Omnibus Law Cipta Kerja

Pakar Hukum Tenaga Kerja Sebut Omnibus Law Cipta Kerja Picu PHK Massal

Pakar hukum ketenagakerjaan dari Universitas Trunojoyo Madura, Devi Rahayu, mengungkapkan pekerja atau buruh khawatir terhadap RUU Cipta Kerja.

Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Ilustrasi: Aliansi Forum Ormas dan Harokah Islam (Formasi) Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/3/2020). Dalam aksinya, mereka menolak secara penuh Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena dinilai beberapa pasalnya menghilangkan hak-hak rakyat, serta mengabaikan banyak aspek dan hal demi mengutamakan kepentingan pengusaha. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar hukum ketenagakerjaan dari Universitas Trunojoyo Madura, Devi Rahayu, mengungkapkan pekerja atau buruh khawatir terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Hal ini, karena jika aturan itu diberlakukan maka terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

“Kekhawatiran akan banyak PHK secara besar-besaran dampak berlakunya UU ini,” kata dia, dalam sesi jumpa pers “92 Akademisi Menolak Omnibus Law", Rabu (22/4/2020).

Baca: RUU Cipta Kerja Dinilai Jawab Kebutuhan Pasar di Era Industri 4.0

Dia menyoroti banyak pasal di BAB XII tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dihapus di Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Pasal-pasal tersebut, yaitu 151, 152, 154, 155, 158, 159, 161 dan 172.

Dia mencontohkan upaya penghapusan peran serikat pekerja melakukan mediasi antara pekerja dan pengusaha pada saat adanya PHK.

Baca: Demokrat Mundur dari Pembahasan RUU Cipta Kerja, Ini Alasannya

“Dengan ketentuan di UU Cipta Kerja, peran serikat pekerja dihilangkan sehingga ketika pengusaha mau melakukan PHK ya sudah, cuma butuh proses cukup memberitahukan kepada perka pengajuan ke dinas setempat. Sudah langsung di PHK. Sehingga mempermudah proses PHK,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pengubahan skema pesangon bagi pekerja yang terkena PHK.

“Ada klausul pasal ketika seorang pekerja mengundurkan diri kemudian ada beberapa hak pekerja terkait penghitungan upah pesangon dan yang lain. Tetapi di ketentuan undang-undang baru, ini dihilangkan. Sehingga, ketika pekerja mengundurkan diri tak mendapatkan apa-apa,” kata dia.

“Tidak ada kewajiban pengusaha terutama persoalan PHK. Benar yang disampaikan serikat pekerja, PHK bisa saja terjadi. Dengan ketentuan undang-undang ini pengusaha tidak suka tingggal dipecat. Kewajiban yang awalnya dibebankan pada pengusaha sudah tidak ada,” tambahnya.

Baca: Fokus Tangani Covid-19, Fraksi Demokrat Tarik Anggotanya di Panja RUU Cipta Kerja

Bahkan, dia melanjutkan, pengusaha tidak akan menerima sanksi apabila membayar upah tidak sesuai ketentuan.

Atas dasar itu, dia mempertanyakan, alasan pemerintah menyusun Omnibus Law Cipta Kerja.

“Apa benar itu bisa mengundang investasi ke Indonesia? Apakah ada hal lain yang tidak hanya soal pekerja. Menurut saya opsi menekan atau meniadakan hak pekerja itu bukan opsi strategis malah harusnya pemerintah lebih mengedepankan hak pekerja,” katanya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved