Breaking News:

Mendes Sebut Urusan Dengan Bupati Boltim Sudah Selesai

Abdul Halim Iskandar mengatakan urusan pemerintah pusat dengan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Landjar sudah selesai.

istimewa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan urusan pemerintah pusat khususnya Kementerian yang dipimpinnya dengan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Landjar yang protes terkait penanganan bantuan covid-19 sudah selesai.

Halim mengatakan ketika protes yang disampaikan Sehan viral di media sosial, pihaknya telah berkomunikasi dan meminta kejelasan kepada Sehan.

Baca: Bocah 6 Tahun di Boltim Sulut Suspect Virus Corona

"Tapi urusan dengan Pak Bupati (Boltim) sudah selesai sejak awal, sejak viral itu kita sudah melakukan komunikasi dan minta kejelasan apa yang menjadi permasalahan," kata Halim saat konferensi pers via video conference, Senin (27/4/2020).

Ia pun mengatakan pihaknya telah menjelasakan langsung kepada Sehan terkait dengan kebijakan Kementerian Desa PDTT yang dinilai kerap berubah.

Halim menjelaskan pihaknya memang telah mengubah Permendes nomor 11 tahun 2019 dengan Permendes nomor 6 tahun 2020.

Baca: Kemendikbud Minta Dinas Pendidikan Lakukan Optimalisasi Agar Anak Tidak Jenuh Belajar dari Rumah

Namun, perubahan dalam aturan tersebut diperlukan untuk memuat kebijakan tambahan yakni pencairan BLT dari Dana Desa.

"Hanya itu, perubahan payung hukumnya, tapi kebijakannya tidak ada yang berubah. Ada tiga hal intinya. Pertama pencegahan dan penanganan covid-19, kedua padat karya tunai desa, kemudian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa," kata Halim.

Halim menegaskan bahwa ia juga telah menyampaikan, terkait dengan BLT Dana Desa dan kebijakan penggunaan Dana Desa lainnya melalui video conference pertama dengan bupati dan gubernur se Indonesia kurang lebih sebanyak tiga kali.

Baca: Menhub Budi Karya Sebut Pebisnis Boleh Naik Pesawat Komersial, Asalkan Protokol Kesehatan Ketat

"Bersama dengan menteri Dalam Negeri, Menkeu, kita jelaskan scara detil di sana. Kemudian dengan Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain, itu kita bikin zonasi. Jadi dari sisi penjelasan sosialisasi seluruh tahapan sudah kita jalani," kata Halim.

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved