Breaking News:

Politikus PKS Kritisi Penyaluran BLT Melibatkan Transportasi Daring

Mardani Ali Sera mengkritisi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui pelibatan big data transportasi daring (online) dan e-commerce.

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7/2018). 

 Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritisi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui pelibatan big data transportasi daring (online) dan e-commerce.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan kelemahan data pemerintah dan berpotensi adanya pemborosan anggaran.

"Pemerintah makin ngawur ini. Masa kita minta data ke perusahaan swasta? Seharusnya negara lebih kuat dan komperhensif terkait seluruh data negara ini, apalagi terkait data orang tidak mampu?" kata Mardani Ali Sera, Kamis (30/4/2020).

Baca: Untuk Pertama Kali LHP LKPD Provinsi Banten Diserahkan Lewat Video Conference

Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan perangkat pemerintah lebih lengkap karena memiliki TNP2K, BPS, Kemensos, Kementan, Bulog, Kemenkes, Dukcapil, Dirjen Pajak, dan lainnya.

"Selama ini tidak dibenahi masalah pendataan dan hal ini terus terjadi dari waktu ke waktu tanpa ada perubahan," ucap Mardani.

Mardani menilai akurasi data merupakan kunci efektifitas penyaluran bantuan kepada masyarakat.

"Kelemahan pendataan dan akurasi itu jadi kelemahan Pemerintah karena meminta bantuan kepada perusahaan transportasi daring dan perusahaan e commerce. Jadi apa kerja pemerintah selama ini?" katanya.

Baca: Hasil Rapid Test di DPRD Sidoarjo, Satu Orang Reaktif Covid-19

Selain itu, ia juga khawatir lemahnya pengawasan pada pengiriman melalui transportasi daring.

"Pengawasannya seperti apa ini? apa lagi mereka juga penerima bantuan yang sama dari pemerintah, usul saya asosiasi pedagang asongan, pedagang nasi uduk, tukang parkir, perkerja informal, ojek pangkalan, sopir taksi dan mikrolet dan kelompok lainnya juga dilibatkan melalui perangkat desa, RT dan RW," kata Mardani.

Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved