Breaking News:

Surat Jokowi soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja Digugat ke PTUN

Yang menjadi objek gugatan dalam PTUN ini adalah Surat Presiden yang dikirimkan kepada DPR pada 12 Februari 2020

SHUTTERSTOCK
Ilustrasi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi menggugat Surat Presiden (Surpres) kepada DPR pada 12 Februari 2020 terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis (30/4/2020).

Sejumlah penggugat yang terdaftar antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah.

Baca: Akademisi UI Minta DPR Dengarkan Banyak Pihak Soal Omnibus Law

Hal tersebut disampaikan Kuasa hukum Tim Advokasi untuk Demokrasi Arif Maulana dalam diskusi daring terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada Minggu (3/5/2020).

"Yang menjadi objek gugatan dalam PTUN ini adalah Surat Presiden yang dikirimkan kepada DPR pada 12 Februari 2020. Perlu diketahui bahwa Surpres ini memberikan kewenangan kepada Menko Perekonomian untuk kemudian melanjutkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari tahapan yang awalnya perencanaan dan juga penyusunan dari pemerintah itu kemudian bisa dilanjutkan DPR RI masuk ke tahap pembahasan," kata Arif.

Arif mengatakan, Surpres tersebut digugat karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bahkan Konstitusi.

Menurutnya, RUU tersebut disusun dengan mengabaikan prosedur yang telah jelas diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ia menjelaskan berdasaekan catatan Kode Inisiatif, sebanyak 27 dari 54 Putusan MK yang berkaitan dengan UU yang diubah oleh 'RUU Cilaka' tidak ditaati oleh Pemerintah dalam menyusun substansi RUU Cilaka yakni dengan tiga cara.

Pertama dengan tidak menindaklanjuti Tafsir Konstitusional dari Putusan MK.

Halaman
12
Berita Populer
Penulis: Gita Irawan
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved