Breaking News:

Virus Corona

Polisi dan KPK Diminta Segera Usut Program Kartu Prakerja dan Mafia Alat Kesehatan

Saut Situmorang dalam paparannya menyampaikan bahwa Key Performance Indikator (KPI) aparat penegak hukum adalah UU Tipikor.

Surya/Ahmad Zaimul Haq
Posko pendampingan pendaftaran program Kartu Prakerja yang disediakan Pemprov Jatim di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim didatangi banyak pencari kerja terutama mereka yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Para pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena PHK, maupun para pencari kerja yang terkendala untuk mendaftar mandiri lewat gadget maupun perangkat mandiri, bisa mendapatkan pendampingan dengan mendatangi Posko Pendampingan yang disiapkan di 56 titik layanan di seluruh Jawa Timur. Surya/Ahmad Zaimul Haq 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institute for Action Against Corruption (IAAC) mengadakan diskusi webinar dengan topik 'Menakar Potensi Korupsi Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”, pada hari Jumat (1/5/2020).

Dalam diskusi online ini, narasumber yang hadir antara lain Saut Situmorang (Mantan Komisioner KPK 2015-2019), Dr. Umbu Rauta (Pakar Hukum Tata Negara, Akademisi FH UKSW), Chrisman Damanik (Pengamat Hukum), dan Rian Ernest (Politisi Partai Solidaritas Indonesia).

Saut Situmorang dalam paparannya menyampaikan bahwa Key Performance Indikator (KPI) aparat penegak hukum adalah UU Tipikor.

Di sana terdapat keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Saat dimintai tanggapannya terkait kartu prakerja, Saut menyatakan bahwa yang terindikasi terjadi dalam program tersebut adalah conflict of interest.

Walaupun gambar sebenarnya ada pada integritas para pemangku kepentingan.

“Kepada para pemangku kepentingan saya ingatkan, jangan melakukan persekongkolan, jangan menerima suap, gratifikasi, dan jangan ada benturan kepentingan,” kata Saut.

Dia menuturkan berdasarkan pengalaman masa lalu, selalu ada entri point untuk melakukan korupsi.

Sehingga diperlukan pemangku kebijakan yang berintegritas dalam melaksanakan program-program pemerintah.

Terkait kartu prakerja, tentu KPK harus melakukan penyelidikan dulu untuk menentukan unsur-unsurnya.

Halaman
123
Berita Populer
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved