Breaking News:

Virus Corona

Bawaslu: Diperlukan Langkah Politis Tindak Politisasi Bansos di Tengah Pandemi Covid-19

Menurut dia, Bawaslu RI sebagai lembaga pengawas pemilu tidak dapat menindak mereka yang melakukan perbuatan tidak etis tersebut

Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Ketua Bawaslu RI Abhan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019). 

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin”.

Baca: Disebut Tak Punya Nyali Tangkap eks Sekretaris MA Nurhadi, Ini Respons KPK

“Ketentuan itu bisa dilaksanakan manakala DPRD menggunakan kewenangan melaporkan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung akan menilai apakah tindakan kepala daerah memenuhi unsur itu atau tidak,” ujarnya.

“Pascaputusan Mahkamah Agung, DPRD kembali rapat dan mengusulkan pemberhentian. Kalau Gubernur (pengajuan,-red) pemberhentian kepada Presiden. Bupati/Walikota kepada Menteri. Ini wilayahnya yang bisa dilakukan itu wilayah politis," katanya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved